JAKARTA – IndonesiaPos
Komisi VI DPR RI dengan Perusahaan transportasi BUMN menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (09/07/2024).
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita, memberi beberapa kritikan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, salah satunya soal impor kereta serta alokasi PMN yang tidak berimbang.
“Saya bertanya soal PT KAI dan INKA, karena ada 108 unit kereta yang bisa dipakai, itu nanti tinggal berapa yang bisa dipakai, terus pesannya berapa, juga kenapa mesti impor, apa kalau impor itu ada sesuatu hingga lebih memilih itu?. Padahal dalam presentasinya tadi disampaikan untuk impor jauh lebih mahal,”tegas Sonny dengan nada bertanya.
Sonny juga meminta PT INKA untuk tidak memberi harapan palsu (PHP) terkait pembukaan lapangan kerja lahan PT INKA yang ada di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Padahal luas asset PT INKA disana mencapai 82 Hektar lebih.
“INKA jangan PHP kami pak, saya dari Dapil Jawa Timur Tiga, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, INKA itu yang terbesar kan ada di Kalipuro Banyuwangi?. di Kalipuro PDI Perjuangan mendapat 10444, suara saya sendiri dapat 1000 lebih disana, dan aspirasi masyarakat disitu yang katanya awal tahun dibangun akan membuka lapangan kerja 5000 lebih tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan soal itu,“beber Sonny.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap agar di dalam tubuh Kementerian BUMN tidak ada lagi yang namanya PMN-PMN dijadikan ajang bancakan di Perusahaan Negara itu.
“Tahun lalu Pak Menteri berbicara soal bersih-bersih, tapi kenyataannya PMN-PMN kemudian dijadikan bancakan. Saya tahu saat ini PT INKA ada masalah dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Seperti yang dikatakan temen-temen, jangan bilang itu masa lalu. Walaupun itu masa lalu, karena itu banyak terjadi di BUMN. Ya berarti ada sistem yang tidak beres,”ungkap Sonny.
“Nah saya kira apa yang disampaikan teman-teman sampai kita panjang rapatnya ini, karena ingin mengingatkan pada semua, sampai ada paradigma BUMN sarang korupsi, mari hilangkan persepsi itu bersama-sama,”ketusnya.
Sonny juga mengungkapkan, bahwa alokasi PMN PT INKA yang tidak berimbang antara PT INKA Madiun dan PT INKA Banyuwangi, dimana alokasi terbesar justru diberikan pada PT INKA yang ada di Madiun, padahal luas area PT INKA di Madiun hanya 22 hektar, sedangkan di Banyuwangi mencapai 82 Hektar.
“Kalu saya lihat PMN ini kenapa alokasinya lebih besar INKA Madiun. Bukan kebetulan saya Banyuwangi. Kalaupun berbicara soal kepentingan ekspor di Banyuwangi memiliki Tanjungwangi (Pelabuhan), kalau bicara test track jauh lebih panjang Banyuwangi,”pungkasnya.
