JAKARTA – IndonesiaPos
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihaknya terus meminta hasil penghitungan kerugian negara. Terkait kasus dugaan korupsi dalam kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero).
“Koordinasi (dengan BPKP) sudah. Artinya kalau sudah ke sana kita sudah meminta untuk menyampaikan permohonan,” kata Ghufron saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, (10/12/2024).
Dari koordinasi tersebut, Ghufron menyebut penghitungan masih terus dilakukan. “Kita menanyakan sejauh mana progressnya itu,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu KPK sudah bertemu BPK, pertemuan itu diduga soal perhitungan kerugian negara terkait korupsi. Bahkan, wakil ketua KPK Alexander Marwata pernah mengatakan hal tersebut.
“Minggu depan kita sudah jadwalkan untuk bertemu dengan Kepala BPKP, kan. Untuk terkait dengan penghitungan kerugian negara yang ‘deadlock’ tadi,” ucap Alexander kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/11/2024).
Alex mengatakan, ada sejumlah kasus korupsi terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang penghitungan kerugian negaranya belum selesai. Apalagi, banyak tersangka yang belum ditahan jelang akhir masa jabatan Pimpinan KPK periode 2019-2024.
Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat tersangka itu yakni Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi.
Harry MAC selaku direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP; Yusuf Hadi direktur komersial dan pelayanan PT ASDP. Serta, Adjie yang merupakan pemilik PT Jembatan Nusantara.
KPK akan menerapkan pasal pencucian uang terkait dugaan korupsi di PT ASDP. KPK telah menyita aset ratusan miliar berupa tanah dan bangunan milik Adjie selaku pemilik PT Jembatan Nusantara.
Keempat orang ini juga sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan penyidik KPK meminta keterangan mereka.
