JAKARTA – IndonesiaPos
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum membahas pengganti Hasto Kristiyanto dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 24 Desember 2024.
Ketua Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Sumber Daya PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan informasi penggantian Hasto maupun pengunduran dirinya merupakan wilayah otonomi partai.
“Belum ada pembahasan pengganti Hasto,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa keputusan terkait Hasto merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati,” ucap Said.
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku.
Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).
Hasto juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.
