JAKARTA – IndonesiaPos
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, memberikan tanggapan atas musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang terjadi di wilayah Sulawesi pada Sabtu 17/01/2026.
Dalam keterangannya Sonny menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya para korban yang sedang dalam masa penugasan. Dan mendoakan agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
”Insyaallah karena para korban meninggal dunia saat menjalankan tugas negara Kesemuanya Meninggal dalam keadaan Syahid dan husnul khotimah, serta mendapatkan kemuliaan di sisi-Nya,” ujar Sonny.
Selain itu, Sonny juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) atas respon cepat dan profesionalisme dalam mendeteksi lokasi jatuhnya pesawat serta melakukan proses evakuasi di medan yang menantang.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan teknis yang mendalam guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan laporan awal, terdapat indikasi kuat mengenai adanya kendala teknis atau faktor kesalahan manusia (human error).
”Investigasi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan hasilnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur, lembaga berwenang harus menjatuhkan sanksi tegas, baik kepada individu maupun institusi terkait. Di negara kepulauan seperti Indonesia, standar keselamatan transportasi udara adalah harga mati yang tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah korban merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan, Sonny juga meminta kepada Menteri KKP untuk segera menjalin komunikasi langsung dan memberikan pendampingan moral kepada keluarga korban secara intensif. Serta memastikan negara hadir dalam memfasilitasi keberangkatan keluarga ke lokasi kejadian di Sulawesi hingga proses pemulangan jenazah ke rumah duka masing-masing.
Politisasi asal Banyuwangi tersebut juga mengingatkan agar Kementerian KKP memberikan seluruh hak finansial, asuransi, hingga pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta diproses secara cepat tanpa hambatan birokrasi.
Ia pun meminta adanya audit Prosedur Operasional Standar (SOP) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol perjalanan dinas di lingkungan KKP guna memastikan bahwa setiap penugasan telah memenuhi standar keamanan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi musibah serupa dikemudian hari.
”Musibah memang di luar kendali manusia, namun mitigasi risiko dan penegakan hukum terhadap kelalaian adalah kewajiban konstitusional. Hal ini krusial dilakukan demi menjamin sistem transportasi yang lebih aman di masa depan,”imbuh Sonny.
