JAKARTA – IndonesiaPos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan anggota DPR RI Komisi V dalam korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK saat ini masih melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk memperkuat alat bukti.
“Penyidikan perkara ini masih bergulir. Kita sama-sama menunggu perkembangannya,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetya saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, (22/1/2026).
Dijelaskan, pemanggilan saksi dilakukan untuk mengungkap peran pihak-pihak yang diduga terlibat. Termasuk, pihak yang diduga menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut.
“Sejumlah saksi masih terus dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, guna memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara ini. Baik untuk menerangkan pihak-pihak yang diduga berperan maupun yang menerima aliran uang,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan anggota DPR Komisi V. Budi mengatakan, seluruh proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.
“Untuk pemanggilan para saksi sesuai kebutuhan penyidik. Kita ikuti perkembangan penyidikan perkara ini,” katanya.
KPK menyatakan, penetapan tersangka dilakukan secara profesional dan berdasarkan kecukupan alat bukti. Lembaga antirasuah memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Diketahui, mantan anggota DPR Komisi V Sadewo sudah menjadi tersangka dalam dugaan suap tersebut.
Penetapan tersebut dilaksanakan setelah dia terjaring OTT terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati pada Senin, (19/1/2026).
Sudewo sudah pernah diperiksa dalam kasus suap DJKA pada 22 September 2025. Sudewo didalami soal pengaturan lelang hingga dugaan pemberian fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Sementara Sudewo, usai diperiksa penyidik, memilih irit bicara. “Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” kata Sudewo kepada wartawan di lokasi.
Sebagai informasi, Komisi V DPR RI punya tugas mengurusi infrastruktur dan perhubungan. Salah satu mitranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
