JEMBER — IndonesiaPos
Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Jember yang bersumber dari P-APBD sebesar Rp.84 milyar akhirnya dilaunching pada Jumat malam (20/11/2026) pukul 20.00 WIB.
Proses pemilihan penyedia yang menggunakan sistem minikompetisi tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya PJU wilayah Selatan, Timur , Barat dan Utara dengan Pagu Rp.20 milyar hingga Rp.22 milyar per wilayah.
Proses upload dokumen yang dimulai tanggal 20 November tersebut berakhir hingga 27 November 2026.
Data yang berhasil dihimpun media menyebutkan ada sekitar kurang lebih 8 ribu lampu PJU yang rencananya akan dipasang hingga batas waktu akhir tahun yang menyisakan waktu hanya sekitar 40 hari.
Kondisi ini membuat sejumlah pihak merasa khawatir tidak terselesaikan tepat waktu. Imbasnya muncul dugaan adanya pemesanan bahan material awal sebelum munculnya pemenang.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Munculnya keraguan tidak selesainya proyek PJU tersebut sempat disampaikan R salah seorang sumber media. Menurutnya jika mengacu pada pengadaan PJU tahun sebelumnya yang menganggarkan Rp 100 Millyar, prosesnya hingga berbulan-bulan.
“Pernah pengadaan PJU tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp.100 milyar selesainya hingga 6 bulan. Jika kali ini anggaran yang disiapkan Rp.84 milyar, saya ragu bisa diselesaikan kurang dari 2 bulan,”ungkapnya.
Sementara itu molornya proses lelang PJU ini dari informasi yang berhasil dihimpun media menyebutkan, ada “pertarungan” sengit diluar antar rekanan pemilik SBU tentang PJU. Meraka saling mencari peluang untuk memenangkan tender PJU menggunakan lingkaran dalam kekuasaan.
Parahnya lagi mereka juga diindikasikan “bermain” di spek perencanaan termasuk menyiapkan dukungan spek menyesuaikan dengan spek yang dimiliki pelaksana.
Bahkan ironisnya lagi, salah seorang konsultan perencana juga disiapkan masuk dalam pertarungan kali ini untuk memuluskan proses pemenangan tender PJU. Oknum tersebut diduga masuk sebagai konsultan perencana yang dikontrak OPD untuk merencanakan proyek tersebut.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) coordinator Jawa Timur, Heru Satriyo saat berkomunikasi dengan Media lewat telpon membaca persoalan ini sebagai sesuatu yang gak masuk akal. Dirinya mulai awal sudah membaca adanya pola-pola yang diindikasikan menabrak aturan.
“Proyek PJU Jember ini ibaratnya sesuatu yang seksi. Maka banyak penyedia pengadaan barang dan jasa yang berupaya sedemikian rupa untuk berlomba-lomba mendapatkannya meski sebenarnya tidak masuk akal,”tuturnya.
Apalagi lanjut Heru, mepetnya waktu pelaksanaan yang kurang dari 2 bulan membuat penyedia pengadaan barang dan jasa melakukan opsi yang mungkin bisa dilakukan adalah mempersiapkan material lebih awal.
“Bisa jadi sudah disiapkan terlebih dahulu materialnya sebelum launching dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan lebih awal jikalau penyedia barang dan jasa itu muncul sebagai pemenang,”tambahnya.
Hal ini menurutnya sah-sah saja namun yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah ini dilakukan dan apakah sudah pasti penyedia itu yang menjadi pemenang? Jika memang ia, maka ada dugaan skenario yang sudah dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasanya untuk memenangkannya.
Dugaan sementara menurut Heru, dari hasil informasi yang diperolehnya muncul nama S selaku penyedia barang dan jasa yang berasal dari Sidoarjo. Dalam melakukan usahanya, S diberi akses oleh oknum APH untuk mengcover pelaksanaan kegiatan tersebut.(kik)
Benarkah Ada Antidatir Siasati Mepetnya Waktu Pekerjaan PJU Rp84 Miliar?
