BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id
Ketua DPC PDIP Bondowoso H.Irwan Bahtiar Rahmat mengaku bahwa fraksi PDIP yang menjadi bagian dari bergulirnya hak interpelasi. Ia minta kepada anggota fraksi untuk tidak boleh patah semangat melainkan harus berada di garda terdepan dalam mengawal hak interpelasi.
Namun demikian, Irwan menggaris bawahi bahwa, dalam menggunakan haknya sebagai anggota DPRD, tidak boleh ada kebencian dan niatan jahat dalam melaksanakan hak interpelasi apalagi ada niatan ingin menjatuhkan orang lain.
Irwan juga awalnya enggan memberikan komentar terkait hak interpelasi, sebab menurut dia, dirinya adalah bagian dari pemerintah, namun setelah didesak apakah ada saran terhadap fraksi dari ketua DPC PDIP terkait hak interpelasi.
Baca juga : Interpelasi DPRD Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundangan Bupati Tumbal Arogansi Sekda Dan Plt Kepala BKD
Irwan mengaku bahwa interpelasi merupakan salah satu cara untuk mengungkap kebenaran, selain itu, hak interpelasi adalah salah satu cara untuk membuka mata setiap orang, apakah hiruk pikuk dan kegaduhan politik terkait mutasi merupakan langkah yang benar atau tidak. Masyarakat tidak boleh memberikan penilaian sebelum ada keputusan yang dihasilkan dari hak interpelasi di DPRD.
“Jadi biarkan dulu fraksi bekerja. Kalau memang apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan, kita tidak akan takut. Namun saya menekankan kepada fraksi PDIP khususnya agar bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Baca juga : People Power Tak Pengaruhi Kak Interpelasi DPRD
Saat ini, fraksi di DPRD sudah bekerja terkait dengan hak interpelasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, DPRD Bondowoso melakukan rapat paripurna interen terkait dengan hak interpelasi.
Sejumlah Fraksi bahkan telah menyiapkan draf yang sudah dikaji. Dan dalam kajian itu, jelas bahwa ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga berdampak luas pada masyarakat.
Meski demikian, fraksi PPP dan Demokrat menjadi salah satu fraksi yang tidak sepakat dengan hak interpelasi sebab hal itu hanya menambah keruwetan dan kegaduhan politik.
Sementara itu, ketua DPD LSM Jaka Jatim, Jamharir mengemukakan bahwa ada dua fraksi yang sama sama mendukung pemerintah namun berbeda jalan pada saat berada di perjalanan. Fraksi PPP tetap solid mendukung kebijakan Bupati dan wakil Bupati.
Baca juga : Tak Mampu Berkomunikasi Ketua Fraksi PPP Terancam Diganti
Sementara F-PDIP menjadi partai yang saat ini menjadi bagian yang seakan berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Hal itu dilakukan karena F-PDIP menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan aturan dan oleh karena itu pemerintah harus diingatkan.
“Sikap politik PDIP ini menurut saya adalah sikap yang jantan dan bertanggung jawab. Hal ini tentu bukan tanpa perhitungan, pdip sudah mempertimbangkan segala resikonya,” katanya.
Sedangkan PKB yang menjadi partai yang bersikap berada di seberang jalan memilih diam. Namun terus bekerja membangun koalisi dengan PDIP dan Golkar. Fraksi PKB juga merupakan partai yang mengajukan hak interpelasi guna membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengawal kebenaran. (lis)
