<

DPMD Gunakan Dua Model Evaluasi Jalin Matra 2019

MALANG, IndonesiaPos.co.id

Kepala DPMD Pemprov Jatim, Ir. Muhammad Yasin, M.MSi menampik tuduhan bahwa rapat koordinasi program Jalin Matra tahun 2019 di Aria Hotel Gajayana,  Malang tidak sesuai dengan tema evaluasi dan koordinasi.

Hal itu dikatakan Yasin menyusul adanya protes dari salah satu peserta rakor yakni Mahmudi Ibnu Khotib dan Kasmuin yang menyebut bahwa rakor jalin matra melenceng karena tidak dibahas evaluasi Jalin Matra.

Menurut Yasin, rakor masih baru berjalan sejak Senin, 18 Nopember, 2019 pukul 19.30 dan masih berakhir pada Rabu 20 Nopember 2019. Rakor, kata dia tentu memberikan pemahaman konsep penanggulangan kemiskinan terlebih dahulu. Selain itu juga terdapat pemaparan data terkini.

Baca juga : Evaluasi Jalin Matra Disorot DPMD Jatim Pastikan Sesuai

“Karena rakor ini masih transisi yakni program penanggulangan kemiskinan di jaman Pak de Jarwo yang masih teruskan oleh Ibu Gubernur,  namun di masa transisi ini  kita melakukan transportasi penyesuaian terhadap visi dan misi Ibu Gubernur. Kita memberikan pemahaman utuh bukan hanya sekedar evaluasi. Nanti kan ada sesi tersendiri dari tiga perguruan tinggi negeri,” katanya.

Dari hasil evaluasi tersebut, lanjut Yasin, diharapkan ada rekomendasi dan gagasan yang mungkin bisa dilakukan untuk penyempurnaan program kemiskinan di tahun 2020.

Pada sesi pertama, DPMD Pemprov Jatim mengundang Prof. Masjid yang ahli di bidang penanggulangan kemiskinan. Pada kesempatan tersebut, Prof. Mas’ud memberikan penajaman dan pemahaman bagaimana sasaran penanggulangan kemiskinan. 

“Kita juga mengundang dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang selama ini sering memberikan advokasi ke beberapa daerah yang peduli terhadap upaya percepatan  kemiskinan,” terangnya.

Ia juga berharap juga ada rekomendasi berdasarkan fakta fakta dan data yang sudah dianalisis oleh TNPK2K . Sehingga nantinya bisa dipahami seperti apa kondisi objektif.

“Kita juga mengundang BPS sebab angka kemiskinan di Jatim masih bertengger di angka 10,43 persen. Dan itu BPS yang ngukur. Kenapa demikian ya agar kita tahu pengukuran nya.,” akunya. (lis)

BERITA TERKINI