JEMBER-IndonesiaPos
Ratusan massa dari elemen Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan beberapa elemen lainnya, Kamis (19/3) mendatangi kantor DPRD Jember. Mereka mendesak DPRD Jember untuk sepakat menolak Omnibus Law.
Dalam tuntutannya, sejumlah elemen menuntut kepada pihak DPRD Kabupaten Jember untuk menyatakan sikap secara lisan dan tertulis menolak RUU Cipta Kerja yang dinilai melancarkan liberalisasi dan komersialisasi Pendidikan sehingga para demonstran menekan pada pemerintah untuk wujudkan Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, RUU ini juga berpotensi melanggengkan kerusakan lingkungan, hanya menekankan investasi tanpa memperhatikan hak pekerja, dan tidak sesuai dengan semangat reformasi yakni demokrasi dan kebebasan pers.
Menuntut kepada DPRD Kabupaten Jember agar melakukan langkah-langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cipta Kerja digagalkan;
Menuntut kepada DPRD Kabupaten Jember agar melakukan intervensi dan langkah-langkah koordinatif agar pemerintah juga memperhatikan kesehatan buruh di tengah merebaknya pandemic Covid-19 dengan menyediakan Masker, Handsanitizer, Vitamin, pemeriksaan dan pengobatan
terkait, secara gratis.
Tuntutan tersebut mendapat respon dari ketua DPRD Jember itqon Sauqi. Usai menandatangani fakta integritas kepada sejumlah wartawan itqon menyatakan bahwa DPRD Jember sepakat untuk menolak Rancangan undang-undang Omnibus Law.
“Kami sepakat untuk menolak undang-undang cipta kerja karena merugikan buruh,”tegasnya
Sebab sesuai kajian 14 elemen buruh dan mahasiswa rancangan undang-undang tersebut sangat merugikan.
“Kita sudah mengirim fax ke DPR RI terkait aspirasi elemen masyarakat yang datang hari ini, “tambahnya. (why)
