BONDOWOSO, IndonesiaPos
Menanggapi berita viral, Sekda Bondowoso, Saifullah yang menganggap Pandemi Covid-19 hanya sebuah wacana dan opini yang dijadikan paradigma, membuat Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir ikut angkat bicara. Bahkan, politisi PKB ini sangat menyesalkan.
Pasalnya, Pemerintah tidak akan menerbitkan Perpu nomor 01 tahun 2020, jika keadaan tidak dalam keadaan darurat dalam hal ini darurat kesehatan, dan Perpu tersebut telah disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Pemerintah juga telah menerbitkan perarturan yang lain seperti Perpres No 54/2020, Permendagri No 20/2020 dan SKB menteri keuangan dan menteri dalam negeri.
“Dampak dari Pandemi Covid secara nasional, telah berdampak pula pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp 320 triliun selama kuartal I-2020. Hal itu dikarenakan ekonomi nasional merosot sekitar 2,03%.,”kata Ahmad Dhafir.
Hingga saat ini, realokasi anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19, dari APBN sebesar Rp. 3,14 triliun, sudah disalurkan untuk penanganan Covid-19. Sebesar Rp. 2,06 triliun yaitu antara lain untuk penyediaan APD dan alat Kesehatan di RS Rp. 1,09 triliun, dan sebesar Rp. 975 miliar untuk penggantian klaim perawatan di 129 RS yang menangani pasien Covid-19.
“Pasca penetapan Perpres 54/2020, ada penghematan lanjutan atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) , di mana kegiatan/proyek terhambat akibat pandemik Covid-19. Belum lagi disektor lain, seperti UMKM, pertanian, pariwisata adalah paling terpukul karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat. Sehingga, mempengaruhi sosial ekonomi global karena dalam kondisi sulit,”ungkap Ahmad Dhafir.
- BACA JUGA :
- Gegara Nyatakan Covid-19 Opini Sekda Bondowoso Dikecam Anggota DPRD Jatim
- Gus Saif, Sesalkan Statemen Sekda Bondowoso Yang Tak Etis Diungkapkan
- Viral Beredar Potongan Video Sekda Nyatakan Covid Hanya Opini
Saat ini, Pemerintah pusat memusatkan perhatian pada 2 (dua) hal. Pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit.
“Sebagai wakil rakyat, saya juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Hari ini masyarakat tidak bisa bekerja dengan normal, hampir semua sektor pertanian, industri dan jasa mengalami dampak Covid-19. Bahkan anggaran DPRD juga dikurangi 12 Milyar, hanya semata-mata untuk menanggulangi Covid-19,”kata Ketua DPC PKB ini.
Akibat pandemi itu, setiap hari pemerintah pusat, provinsi dan seluruh kabupaten diwajibkan untuk mengumumkan masyarakat yang terpapar Covid-19, bahkan di Bondowoso hari ini, sudah ada 19 orang terinfeksi Covid-19.
“Maka, menjadi aneh jika Sekda Bondowoso menyatakan tidak pernah ketemu dengan orang yang terinfeksi Covid-19, ini yang benar yang mana,”kata Ketua DPRD.
- BACA JUGA :
- Bupati Bondowoso Sebut Sekda Indisipliner, Komisi ASN Segera Memberikan Sanksi
- Sinung Sudrajad Sebut Sekda Bondowoso Membangkang Terhadap Bupati
Ahmad Dhafir mengaku heran terhadAap Sekda yang tidak melaksanakan regulasi yang ada. Mestinya, Sekda itu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Bukan sebaliknya dengan memberikan pernyataan Covid-19 hanya opini dan sebagainya.
Maka tidak salah jika Sekda meminta maaf kepada masyarakat atas ucapanya yang salah itu. Sebab, mengakui sebuah kesalahan mendapat pahala. Tapi, jangan kemudian mempertahankan pendapat yang salah, pandemi Covid-19 ini bukan hanya nasional, Covid-19 menjadi bencana dunia bahkan hampir seluruh negara dunia merasakan dampaknya.
“Apakah negara ini bodoh, sampai menghentikan kegiatan eksport impor, membatasi kegiatan pembangunan, industri barang/jasa, yang jelas-jelas sangat merugikan sektor pendapatan negara, lalu Covid-19 hanya dikatakan hanya sebuah opini yang dijadikan paradigma,”imbuhnya.
