JAKARTA, IndonesiaPos – Isu liar mengenai siapa yang akan masuk Kabinet Indonesia Maju itu ada salah satu nama besar menghiasi isu tersebut. Dia adalah Basuki Tjahaja Purnama atau karib disapa Ahok, Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat, Willy Aditya menilai, sebenarnya bukan kontroversi (pemilihan Ahok) yang harus menjadi sentral bidikan Jokowi jika memang akan melakukan reshuffle.
Melainkan bagaimana menuntaskan permasalahan yang di depan mata saat ini, yaitu pengentasan wabah Covid-19 dan semua dampak baik sosial, ekonomi, terhadap bangsa, negara, serta masyarakat.
BACA JUGA : Bupati Kutai Timur Bersama Istrinya Terjaring OTT di Sebuah Hotel Jakarta
Partai NasDem mengatakan jika memang ada reshuffle, perlu diterapkan syarat sikap kemampuan eksekutor untuk mengisi di pos kementerian.
“Ada sejumlah persoalan ekonomi dan pembangunan yang memerlukan fokus kerja dari kementerian dalam situasi Covid-19 dan sesudahnya,” kata Willy kepada wartawan melalui pesan tertulisnya, Jumat (03/07/2020).
Jika ada pergantian menteri, kata dia, selayaknya dua kriteria kepemimpinan dan eksekusi dikedepankan, bukan malah membuat kontroversi. “Jangan ditambah hal-hal kontroversial,” ujarnya menambahkan.
Buat Willy, pergantian seorang menteri itu harus memunculkan ide dan gagasan baru buat rakyat, bukannya kontroversi. Karena apapun yang menyangkut hal kontroversial, pastinya akan membuang banyak waktu dengan percuma.
BACA JUGA : Beredar Isu Liar Ahok Bakal Jadi Menteri BUMN
“Pergantian menteri hak prerogatif presiden. Kami hanya bisa memberi masukan, sebaiknya menteri baru nanti bukan yang akan memunculkan kontroversi. Sangat disayangkan waktu terbuang menyelesaikan kontroversi. Padahal jelas-jelas kita menghadapi ancaman resesi ekonomi dan situasi politik perdagangan regional yang perlu fokus kerja,” tegasnya.
Dia sependapat bahwa masyarakat menunggu aksi nyata pemerintah dalam bekerja. Oleh karena itulah dibutuhkan jajaran menteri yang unggul dalam kepemimpinan serta hebat mengeksekusi kebijakan.
Mengenai beredarnya nama-nama calon menteri ke ranah publik sebelum terjadi reshuffle, menurut Willy hal bagus. Itu agar masyarakat juga dapat memberi penilaian. Tapi rakyat harus paham juga, bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri yang dirasa bisa mendukung kinerja pemerintahannya. “Masyarakat bisa memberi masukan, tapi tetap presiden yang memutuskan,”imbuhnya.
