<

Angkat Plt di Sejumlah OPD, Bupati Bondowoso “Gagal” Mengkader dan Membina ASN

BONDOWOSO, IndonesiaPos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menyesalkan tindakan Bupati terkait pengangkatan pejabat dilingkungan pemerintah yang dianggap tidak perubahan. Meski sudah ada peringatan dari KASN.

Seperti pengangkatan Plt di Dinas Pertanian,  yang semestinya Sekretaris Dinas (Sekdin) yang naik menggantikan posisi Kepala Dinas yang pensiun. Namun faktanya, justru Bupati mengangkat pejabat yang lain. Padahal, yang diangkat tersebut saat ini menjabat sebagai kepala di Ketahanan Pangan, sehingga terkesan Pemkab Bondowoso tidak mampu melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap ASN.

menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso H Tohari, angkat bicara , menyikapi sikap Bupati yang dianggap tidak sesuai dengan kometmennya terkait pengisian kekosongan disejumlah  OPD.

Tohari menagih janji Bupati segera melakukan pengisian bagi OPD yang jabatan Kepala dinasnya masih kosong. Sebab, Bupati lamban melakukan Open Bidding, hingga beberap OPD di isi Plt. Sebagai mana pula janji politiknya pada saat kampanyae tanpa jual beli jabatan dan sesuai kopetensi.

Ada beberapa dinas yang masih diisi Plt. Akibatnya tidak maksimal karena ada yang merangkap dua jabatan, seperti kepala Ketahanan Pangan.Untuk itu Komisi I berharap kepada Bupati untuk segera mengambil langkah agar pemerintahan bisa berjalan efektif dan  normal.

“Segera lakukan pengisian tempat tempat yang kosong dengan melakukan mutasi eselon II selebihnya segera lakukan open bidding,”ujar Sekretaris DPC PKB Bondowoso ini. Selasa, (7/7/2020).

Menurut Tohari sejatinya, carut marut di pemerintahan ini harus disikapi dengan cepat agar roda pejabat dilingkungan pemkab bisa bekerja seprofesional mungkin. Sehingga dapat melahirkan pimpinan yang kompeten untuk mengisi OPD, tentunya dengan pertimbangan sesuai kopetensi.

“Kami berharap nantinya pansel akan berjalan seobjektif mungkin dan profesional. Melakukan tugas kewajibannya semaksimal mungkin untuk melahirkan pimpinan OPD baru yang sesuai kopetensi,”ujarnya.

Tohari menambahkan, pada saat dilakukan proses open bidding pengisian jabatan eselon II kali ini jangan sampai menimbulkan ekses sosial. Seperti yang terjadi sebelumnya. Karena akan berdampak kepada kepemimpinan KH Salwa Arifin sebagai Bupati, yang selalu menimbulkan kegaduhan. 

“Pemkab juga bisa berkaca terhadap persoalan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan yang menimbulkan kegaduhan, Jangan sampai terjadi gaduh atau ribut. Kita minta ekses sosial jangan sampai timbul dalam seleksi nantinya yang terpilih adalah right man on the right job. Untuk apa open bidding menghabiskan biaya dan waktu tetapi tidak sesuai harapan masyarakat. itu yang harus kita jaga agar ketenangan benar- benar didapatkan semua pihak,”jelasnya. 

Belum lagi adanya kegaduhan diduga timbul akibat munculnya isu transaksional jual beli jabatan. Kemudian, tidak profesionalnya proses penempatan suatu pejabat yang tidak sesuai kopetensi.

“Maka dari itu, saya menekankan supaya apa yang terjadi di open bidding nantinya bisa menjadi catatan. Ini kan tujuannya memaksimalkan upaya pembangunan daerah. Kalau bukan untuk itu, kenapa harus open bidding, cukup dengan penunjukkan saja. Karena ini ada seleksi, otomatis hasilnya nanti harus yang terbaik,bukan karena like and dis like,”pungkasnya. (*)

BERITA TERKINI