JEMBER, IndonesiaPos – Entah alasan apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Faida dari group Forum KADES Jember. Yang jelas, dikeluarkannya nama Faida dari WA group kepala desa terungkap dari beredarnya foto hasil screnshoot yang bertuliskan Forum Kades Jember mengeluarkan nama Bupati Faida dalam pembicaraan group tersebar ke sejumlah beberapa group wa dari komunitas aktivis dan pekerja media.
Dalam foto tersebut, tercatat dikeluarkannya Faida terjadi sekitar jam 19.41 – 19.45, 4-5 jam usai Faida dimakzulkan oleh DPRD Jember dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HPM) yang memutuskan pemakzulan kepada Faida atas dukungan 7 fraksi yang ada di DPRD Jember pada Rabu sore sekira pukul 15.00 (22/7).
Dalam Keputusan yang disetujui secara aklamasi oleh 45 anggota DPRD yang hadir dalam paripurna Hak Menyatakan Pendapat Rabu tersebut dipublikasikan oleh sejumlah media baik cetak, online, televisi, sampai radio, baik yang level lokal maupun Nasional memberitakan tentang kejadian tersebut.
Viralnya screenshoot dikeluarkannya Faida dari Whats Up Group FORUM KADES JEMBER itu membuat pembicaraan atau diskusi di group semakin panjang. Bermacam komentar dan opini bermunculan membicarakan nomor/nama Bupati Faida yang dikeluarkan oleh Kades Alwi.
Namun sayangnya IndonesiaPost beberapa kali mencoba mengklarifikasi hal tersebut kepada Kades Alwi, namun ia tidak bersedia berkomentar. Menurut sumber informasi dari salah seorang kades yang tidak mau disebutkan namamya menyatakan bahwa memang benar ada pengeluaran nama bupati Faida dari group kades Jember.
Jika memang benar Faida dikeluarkan dari group kades dengan sengaja, maka akan menjadi preseden buruk bagi kredibilitas Faida. Ditengah upayanya untuk maju lagi menjadi bupati dari petahana pada periode mendatang yang membutuhkan pendulangan suara dari massa, dilain sisi justru ditolak oleh kepala desa.
Hal ini disampaikan Farid Wajdi, salah seorang pemerhati kebijakan birokrasi Jember. Menurutnya perlu ada kepastian mengapa bupati Faida dikeluarkan.” Saya belum tahu pasti apa persoalannya, akan saya telusuri lebih dalam,”ujarnya.
Namun yang pasti menurut Farid, bukan sesuatu yang luar biasa jika itu dilakukan kepala desa, sebab pasca di makzulkannya bupati maka otomatis tidak ada agenda pertanggung jawaban bupati atas APBD 2019. Padahal dalam pengelolaan anggaran APBD, pertanggungjawaban bupati juga menyangkut persoalan anggaran desa juga. (Kus)
