BONDOWOSO, IndonesiaPos
Menanggapi kasus yang menimpa Sekda Bondowoso nonaktif Syaifullah, terkait konten dugaan chating mesum yang viral di media sosial, Ketua Persada Agung Kabupaten Bondowoso, KH Ayyub Saiful Ridjal yang akrab dipanggil Gus Saif, geram. Ia mengaku prihatin dan menyesalkan atas tindakan prilaku seorang pembina ASN dilingkungan Pemkab Bondowoso yang diketahui di media tidak mendidik.
Namun, sejak awal ada kasak kusuk tentang Sekda, pihak sempat tanya kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, terkait kinerja Sekda. Apakah bisa sejalan visi misi Bupati?. “Bupati saat itu langsung menjawab singkat, yaitu, jadi jawabannya singkat, padat dan penuh makna. Hanya kurang sejalan antara Sekda dengan Bupati,”ujar Gus Saif menirukan jawaban Bupati Bondowoso. Sabtu, (29/8/2020).
Gus Saif mengaku kaget, ketika ada berita viral Sekda nonaktif diduga chating mesum dengan oknum dokter yang sempat mengalahkan berita artis. Maka, tidak ada alasan lain, Bupati harus berani untuk menonaktifkan Syaifullah sebagai Sekda Bondowoso.
Selain itu, tindakan hukum harus dilaksanakan, seperti yang pernah dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, yang sekarang sudah dicopot dari jabatannya. Maka prilaku Sekda Bondowoso nonaktif itu tidak jauh beda, sehingga tidak ada pengecualian dan harus memberikan sanksi tegas dan harus dinonaktifkan dan diganti dengan pejabat yang mempunyai moralitas yang tinggi.
- Baca Juga :
- Gus Saif, Sesalkan Statemen Sekda Bondowoso Yang Tak Etis Diungkapkan
- Sejumlah Tokoh Agama Bondowoso Minta Kasus Dugaan Chating Mesum Sekda Dibawa ke Sidang Etik
- Syaifullah Non Aktif, Wabup Irwan Minta PLH Sekda Bondowoso Dijabat Dari Provinsi
- Viral…. Diduga Percakapan Sekda Bondowoso dengan Perempuan Oknum PNS
“Saya minta pejabat di Bondowoso jangan sampai seperti di Kabupaten Jember, semakin saya tidak memercayai aparatur negara. Saya secara pribadi dan sebagai warga negara republik Indonesia ini didik untuk semakin tidak percaya kepada negara, jika aparatur negara seperti ini,”ucap Gus Saif dengan nada kesal.
“Jangan negara ini dibuat main seenaknya sendiri, bela negara jangan bela personal, seperti Bondowoso ini, jangan bela pribadi orangnya, tapi bela Sekdanya. Jangan dikotori kursi Sekda ini, karena jabatan Sekda itu kepala semua SKPD,”tandasnya.
Jika kasus semacam itu tidak diperhatikan, akan berakibat fatal, karena kepercayaan ASN akan semakin menurun, jika pejabat Sekdanya seperti itu, maka pejabat diatasnya segera mengambil tindakan tegas dan tidak boleh menunggu hanya karena ini dan itu.
Gus Saif mencontohkan kasus hukum pencurian sandal. Seketika itu aparatnya langsung bertindak agresif, bahkan bila perlu tidak menunggu pengadilan langsung dihukum.
Namun, jika pejabat yang melakukan kesalahan, kalaupun salahnya sudah fatal, ternyata aparat hukumnya masih mencari celah untuk meringankan hukumnya, agar si pejabat itu lepas dari tuntutan hukum.
“Nah, jika semacam ini terus dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri dan aparatur pemerintah yang lain, jangan harap negara ini bisa maju, malah akan menyongsong kehancuran, karena saya melihat tidak ada keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan. Dan saya mulai hari tidak percaya kepada penyelenggara negara, karena ulahnya yang tidak pernah membela negara,”tegasnya.
Sebelumnya, banyak tokoh agama di Bondowoso mempertanyakan kasus yang sama kepada Wabup Irwan Bachtiar Rahmat, yang meminta Sekda nonaktif segera dibawa ke sidang etik, seperti yang pernah dilakukan kepada kadis Periwisata.
““Ya, memang mulai kemarin banyak tokoh agama yang menghungi saya, agar kasus dugaan chat mesum mantan Sekda dibawah ke pengadilan etik seperti yang pernah kita lakukan kepada mantan kadis pariwisata,”ujar Wabup Irwan. Kamis, (27/8/2020).
Wabup tidak menampik saran dan desakan para tokoh agama di Bondowoso. Namun, Wabup menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan proses sesuai dengan kewenangannya.
“Karena jabatan Sekda itu adalah jabatan tertinggi di lingkungan Pemkab, maka yang harus melakukan proses tentunya diatasnya, yakni inspektorat Provinsi Jatim, dan biar ada rasa keadilan, sehingga pemkab Bondowoso tidak dianggap tebang pilih untuk memberikan sanksi kepada pejabat,”tegasnya. (kus)
