JAKARTA, IndonesiaPos
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi mengklarifikasi jika pembatalan haji bagi warga Indonesia dilakukan bukan karena masalah hubungan negara dan juga vaksin Covid-19.
“Masalah pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Saudi dan Indonesia,” ujar Al-Thaqafi dikutip melalui siaran pers MUI, Rabu (9/6/2021).
Belakangan ini diketahui pula, memang sempat muncul kekhawatiran karena Saudi hanya memperbolehkan negara pemakai vaksin tertentu, dan di dalamnya tak termasuk Sinovac.
“Tidak ada pula hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu dan produsen tertentu seperti yang selama ini berkembang di media,” tutur Al-Thaqafi.
Selain itu, Abed Al-Thaqafi juga menjelaskan jika pihak pemerintah Arab Saudi sendiri hingga sampai saat ini belum mengumumkan detail penyelenggaraan haji 2021. Bahkan undangan penyelenggaraan haji ke negara mana pun, tidak hanya Indonesia.
BACA JUGA :
Dubes Arab Saudi Surati Ketua DPR-RI, Klarifikasi Isu Kuota JCH Indonesia
“Ini tidak lain karena jika dilaksanakan, ibadah haji tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19,” demikian kutipan siaran pers MUI.
Sementara beredar kabar jika Saudi baru akan mengumumkan detail penyelenggaraan haji 2021 dalam beberapa hari ke depan.
Karena dalam hal ini Menteri Media Saudi, Majid Al-Qasabi, mengatakan bahwa Saudi masih menyelesaikan penilaian mengenai tantangan yang akan dihadapi penyelenggaraan ibadah haji karena Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Media Arab Saudi Majid Al-Qasabi menyebut, rencana ibadah haji tahun 2021 akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
“Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penyebaran penyakit di Kerajaan atau di dunia Muslim,” kata Al Qasabi dalam konferensi pers di Riyadh, mengutip Arab News, Senin (7/6/2021).
Ia juga mengatakan, otoritas Saudi tengah menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19. Menurutnya, menteri haji dan umrah serta menteri kesehatan akan segera mengumumkan keputusan soal ibadah haji tahun 2021.
Kementerian Haji dan Umrah telah bekerja keras untuk meningkatkan layanan di tengah situasi pandemi seperti sekarang.
Menurut dia, pelaksanaan haji tahun lalu, dan mulai dibukanya kembali ibadah umrah secara bertahap sejak Oktober dilakukan setelah ada model penanganan Covid-19 yang dikembangkan otoritas Kerajaan.
Mereka memfokuskan pada teknologi modern dan digitalisasi prosedur untuk menyediakan layanan yang jemaah butuhkan melalui berbagai opsi yang tersedia.
Salah satu wujud pengembangan itu adalah aplikasi Eatmarna. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk meminta izin, entah itu izin salat, umrah atau izin salat Rawdah di masjid Mekah dan Madinah.
Menurut laporan, lebih dari 20 juta orang merasakan manfaat aplikasi itu. Sebanyak 30 ribu di antaranya, menggunakan layanan dari Pusat Inaya atau perawatan yang melayani jemaah di Mekah dan Madinah.
Kementerian Haji dan Umrah juga menyediakkan layanan transportasi yang aman dengan mendirikan empat tempat untuk mengangkut jemaah ke dan dari Masjidil Haram di Mekah.
Asisten Wakil Sekretariat Kementerian Haji dan Umrah untuk jemaah haji dan umrah, Hesham Abdulmonem Saeed mengatakan model umrah yang aman bertujuan melindungi orang-orang dengan cara mengelola kerumunan bagi mereka yang pergi ke Masjidil Haram melalui slot waktu yang dipesan.
Model itu juga berguna untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada para jemaah melalui penerapan teknik paling modern untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
Kata Saaed, pekerjaan melayani jemaah haji merupakan kerja sama yang melibatkan sektor publik, swasta dan sukarela.
“Ada kerja sama berkelanjutan antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kepresidenan Dua Masjid Suci dan semua otoritas terkait untuk membantu jemaah dan pengunjung melakukan haji dan umrah dengan mudah.”
