BONDOWOSO, IndonesiaPos
Video Kepala Disdikbud,S ugiono Eksanto yang berjoget dan bernyayi duet dengan seorang perempaun viral menjadi konsumsi publik di daerah hingga Nasional.
Video itu dinilai melanggar prokes, sehingga ulah kadisdikbud ini tak layak secara etik apalagi dilakukan di lembaga pendidikan dan diruang sekolah yang ditonton banyak orang.
Menanggapi video Kadisdikbud tak beretika itu, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, akhirnya angkat bicara, dan langsung menghubungi Sekda Bondowoso, menanyakan video Kadisdikbud yang viral di medsos, karena banyak protes dari masyarakat, yang katanya masyarakat, pak ketua aktif melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman, terkait Covid-19.
Masyarakat menganggap Pemerintah Kabupaten Bondowoso diskriminasi, karena ketika masyarakat menyelenggarakan pengajian tidak boleh, sholawatan tidak boleh, orang punya hajatan juga tidak boleh, lalu kenapa Kadisdikbud nyanyi-nyanyi boleh?.
BACA JUGA :
PCNU Sebut, Kadisdikbud Tak Beretika Berkaraoke di Jam Dinas Layak Dicopot
“Makanya saya minta Pak Sekda menjelaskan, langkah-langkah yang diambil oleh Pemeritah daerah dalam hal ini oleh Bupati,”kata Ketua DPRD Bondowoso ini kepada sejumlah wartawan di wisma DPRD, Jum’at, (10/9/2021) malam.
Ketua DPC PKB ini mengemukakan, dirinya selaku ketua DPRD, yang mewakili seluruh rakyat Bondowoso, menyampaikan terimakasih kepada Bupati, manakala bertindak tegas kepada bawahanya yang diaggap bersalah.
“Kita semua tahu, sejak ada wabah Covid-19, saya bersama Pemkab, Kapolres dan Dandim hingga saat ini, selalu bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko Covid-19, sehingga, akan lahir kesadaran untuk melindungi dirinya dan seluruh masyarakat agar tidak terpapar Covid-19, agar juga mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Namun, dengan kejadian ini ambiar semuanya,”ketusnya.
Hingga saat ini banyak masyarakat bertanya kepada dirinya selaku Ketua DPRD, kenapa kok masyarakat dilarang, sedangkan pejabat boleh? Itulah kemudian harus ada tindakan tegas, baik dari eksekutif maupun yudikatif, maka DPRD selalu mendukung.
“Bahkan saya berharap, ada langkah-langkah yang cukup adil yang akan diambil oleh Bupati, karena jika kasus ini dibiarkan, akan lahir krisis kepercayaan, lalu pada siapa masyarakat akan patuh kalau tidak pada pemerintah,”tegasnya.
Lebih jauh H.Ahmad Dafir mengemukakan, pihaknya mendukung penuh pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah tersebut.
Kata dia, keadilan harus ditegakkan dan tak ada tebang pilih. Apabila beberapa waktu yang lalu ada kepala dinas melakukan kesalahan dan langsung mendapat sanksi. Maka setiap pejabat publik yang melakukan kesalahan harus mendapat keadilan hukum yang sama.
“Saya tidak dalam rangka memihak pada siapa namun saya harap ada keadilan yang ditegakkan. Siapapun pejabat publik yang melanggar maka ia harus menerima hukuman,”imbuhnya.
