BONDOWOSO, IndonesiaPos
Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyesali tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang berani memotong anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Madrasah Diniyah (Madin).
Menurut Ahmad Dhafir, berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan, yang memastikan refocussing tidak berdampak pada prioritas utama, ditambah lagi dari Kemendikbudristek, yakni pembiayaan pendidikan yang sangat diperlukan di masa pandemi.
“Seharusnya Pemkab Bondowoso tetap menganggarkan BOS Madin untuk 12 bulan, bukan justru me-refocusing, memangkas BOSDA Madin sampai hanya tinggal 2 bulan,”kata Ketua DPRD.
Selain itu, Bupati saat berkampanye, akan memenuhi BOSDA Madin selama 12 bulan. bukan justru memangkasnya. Karena Bupati tidak mau menganggarkan, demi pendidikan BOSDA Madin.
Ahmad Dhafir mengungkapkan, kegunaan dana BOS Madin itu sangat krusial, di tengah pandemi, karena banyak lembaga madin yang tetap masuk.
Ironisnya, Pemkab Bondowoso mengalokasi dana hibah sebesar lebih dari 125 milyar, tetapi dari alokasi dana hibah tersebut BOSDA Madin hanya diakomodir 1,9 milyar, padahal jika dipenuhi 12 bulan, hanya membutuhkan anggaran daerah kurang lebih 11 milyar.
“BOSDA Madin tidak hanya digunakan untuk biaya operasional, tapi juga untuk insentif ustadz dan ustadzah. Sementara besarannya sekitar Rp 300 – 400 ribu, tapi masih dipangkas berdalih refocusing,”tegasnya.
Meski demikian, kata Ketua DPC PKB Bondowoso ini, seluruh Anggota DPRD, tetap berkomitmen untuk memperjuangkan BOSDA Madin dari sisa waktu pembahasan dan keterbatasan yang ada.
“Kami masih memiliki kesempatan mengalihkan anggaran belanja DPRD dan belanja lainnya demi terpenuhinya BOSDA Madin minimal 6 bulan, sebelum penetapan P-APBD, 30 September 2021.
