BLITAR, IndonesiaPos – Setelah mundurnya ketua DPC PDI Perjuangan Marhaenis dari jabatannya, sikap Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blitar semangkin tidak jelas, dan monoton.
Seperti yang dipertontonkan fraksi PDI Perjuangan DPRD Blitar, saat membacakan Pandangan Umum (PU) terkait inisiatif Dewan beberapa hari lalu, tidak ada kritikan sama sekeli terhadap pemerintah, hingga pada akhir penyampaian dan ditutup dengan kalimat “Bupati Blitar yang sekarang menjadi Trade Mark”. Selama ini belum pernah diucapkan dalam forum, hingga menyita perhatian dan mengundang tawa sejumlah wakil rakyat.
Menanggapi sikap fraksi PDI Perjuangan yang digadang – gadang sebagai fraksi oposisi. Mantan ketua DPRD Blitar, M. Taufich mengatakan, yang namanya kepala daerah harus mewujudkan visi misinya, dan harus dilaksanakan. Kalau tidak dijalankan wajib di ingatkan.
“Kalau kita bicara partai oposisi harus profesional, dan bisa membangun opini yang menyentuh untuk kepentingan masyarakat, dan itu yang harus didahulukan,”kata wakil ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Blitar ini. saat dikonfirmasi IndonesiaPos Minggu (20/3/2022).
Menurutnya, PDI Perjuangan sebagai oposisi harus memberikan kritikan yang membangun, bukan kemudian menjadi pendamping pemerintah, yang selalu menyanjung Bupati.
Taufick mengemukakan, banyak kepentingan masyarakat yang harus diperjuangan, semisal kebutuhan pendidikan, ekonomi kreatif dan pasar tradisional.
“Dulu pernah ada perda dan penataan pasar modern yang seharusnya penguasa yang sekarang tinggal buka Perda itu,”tegasnya.
Taufich menambahkan, terkait dengan kekosongan pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, seharusnya sudah dipersiapkan, siapa kira kira kader PDI Perjuangan yang pemimpin partai yang mampu memimpin untuk menyongsong pemilu di tahun 2024.
“Ketika saya melihat teman-teman di DPRD, sepertinya kurang menjalankan tugas sebagai partai oposisi. Malah cenderung menjadi pemuja Bupati, lalu dimana tupoksi pengawasannya?,”ketusnya.
Padahal, sambung Taufich, mereka yang diutus oleh partai itu bukan orang bodoh, dan mereka orang-orang pilihan. Bukan untuk memuji eksekutif. Karena fraksi itu kepanjangan tangan Partai, bukan kepanjangan tangan penguasa.
“Kalau begini terus, saya kawatir akan timbul fitnah. Saya sebagai kader partai yang sudah lama, akan mengadakan rapat dan kita panggil fraksi itu,”ujarnya.
Dia mengaku, setelah Marhenis sebagai ketua mengundurkan diri, dan diganti oleh Wisnu sebagai pimpinan partai sementara, pihaknya mengaku banyak ketimpangan, sehingga dirinya meminta DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, segera merekomendasikan untuk diadakan Muscabsus, untuk menentukan Ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Blitar.
“Saya sebagai wakil ketua di bidang kehormatan dan kedisiplinan, bukan tidak punya alasan, karena pemilu tahun 2024 sudah dekat, sehingga nantinya tidak kelabakan seperti yang dialami pada tahun tahun kemarin,”ungkapnya.
Sementara itu ketua fraksi PDI Perjuangan Sugeng Suroso saat dihubungi lewat ponsel belum mejawab. Senin (21/3/2022) pukul 08.09 WIB. kemarin. ( Lina)
