JEMBER, IndonesiaPos – Surat edaran kepala Satpol PP no 331.1/433/314/2022 yang menyebutkan bahwa karena dikabupaten Jember saat ini tidak ada pelaksanaan kegiatan pemilihan umum,ataupun pemilihan kades/caleg namun marak ditemukan ditemukan beberapa baliho Thomas parpol/ormas yang tidak masuk kategori tahapan pemilu sehingga berdampak pada pembongkaran sejumlah baliho mendapat kritikan sejumlah politisi.
Sebelumnya Partai PDIP keras mengkritik tindakan Kasatpol PP terkait pembongkaran baliho bergambar tokoh parpol tersebut, kini kritikan tajam juga disampaikan tokoh legislator dari partai Gerindra.
M.Satib anggota DPRD provinsi dari partai Gerindra menyayangkan sikap bupati Hendy yang terkesan “terlalu”bersemangat dalam menertibkan baliho parpol tepat pada hari lebaran 1443 H. Hal ini dilakukan sehari pasca kedatangan Prabowo Subianto, ketua Umum partai Gerindra berkunjung ke Jember Pada Selasa (3/4/2022) kemarin. Apalagi ramai beredar foto penertiban gambar Prabowo Subianto di beberapa group Whatapp yang datang sehari sebelumnya di Jember
” Kok baru sekarang Bupati menertibkan baliho tokoh parpol di suasana lebaran idul Fitri, apalagi pas sehari pasca kedatangan pak Prabowo,”ungkapnya.
Ini yang kemudian bisa menimbulkan persepsi buruk dimasyarakat.Sebelum-sebelumnya lanjut Satib tidak pernah ada penertiban baliho tokoh parpol dalam rangka memberi ucapan selamat hari raya idul Fitri kepada masyarakat di daerah. Bahkan yang ia ketahui hanya Jember yang melakukan aksi pembongkaran baliho partai di suasana lebaran seperti sekarang ini. “Setahu saya,hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur tidak ada pembongkaran baliho tokoh parpol sampai hari ini,”tambahnya.
BACA JUGA : PDIP Jember Sesalkan Pembongkaran Baliho Penyemangat Kader Oleh Satpol PP
Kalau dasar suratnya hanya karena belum ada kontestasi pemilu atau pilkada ungkap Satib, ini kebijakan yg kurang adil dilakukan oleh bupati, sebab pemasangan atribut tomas ( tokoh masyarakat ) menjelang hari2 besar termasuk hari raya idul fitri ini, sudah biasa terjadi di daerah-daerah lain.
“Terlalu semangat bupati untuk penertiban hal-hal kecil yg dianggap mengganggu ketertiban, sehingga melupakan hal-hal besar yang secara yuridis melanggar peraturan,”sanggahnya
Dirinya sepakat dengan statment ketua Fraksi PDIP yang menyatakan bupati terlalu bersemangat menegakkan aturan kepada hal-hal yang kecil, sedangkan masih banyak persoalan besar yang harus ditindaklanjuti bupati ternyata dibiarkan.
” Contohnya masalah perijinan tambak yang menyangkut persoalan masyarakat kecil ternyata hingga kini belum ada tindakan apapun dari bupati terkait perijinannya,”ujarnya.
Termasuk masalah penertiban perijinan sepadan sungai yang tidak ada tindak lanjutnya hingga sekarang. ” Padahal jelas aturannya masalah sepadan sungai, dan itu bisa menjadi PAD bagi kabupaten Jember bila dilakukan,”tambahnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, kepala satpol PP Jember dalam surat edaran kepada seluruh camat di kabupaten Jember menginstruksikan untuk melakukan pembongkaran kepada sejumlah baliho yang berkaitan dengan parpol dengan dasar belum adanya agenda politik di kabupaten Jember.(Kik)
