<

Sikapi PMK, Anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep, Minta Pemkab Koordinasi Dengan Daerah Lain

SUMENEP, IndonesiaPos – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Daerah Pemilihan (Dapil) VI H. Mas’ud Ali mengaku prihatin kepada para peternak dan masyarakat kepulauan Sapudi dan Ra’as apabila ternaknya harus look down (Tidak bisa keluar daerah).

Kata Mas’ud Ali, sumber penghasilan masyarakat Sapudi 75 persen dari sektor peternakan selain sektor pertanian.

“Dalam sepekan ternak dari masyarakat Sapudi baik Sapi dan Kambing yang keluar daerah bisa mencapai lebih dari 300 ekor,” ujar Mas’ud. Selasa (17/5/2022).

Menurutnya, masyarakat Sapudi paling banyak menerima ternak sapi, dan itu tidak hanya dari Kabupaten Sumenep sendiri. Namun dari wilayah lain seperti Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Probolinggo bahkan ke wilayah Kalimantan.

“Maka dari itu, apabila akses pengiriman ke wilayah tersebut di tutup maka kemungkinan besar perekonomian masyarakat Sapudi akan lumpuh,”tegasnya.

Oleh karena itu, diperlukan kordinasi antara pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dengan Pemkab lain, agar akses ternak dari kepulauan Sapudi dan Ra’as tetap lancar. Sebab, hasil ternak masyarakat dari Sapudi tidak ada yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Saya meminta kepada Pemerintah daerah agar mendatangkan dokter hewan ke wilayah kepulauan Sapudi dan Ra’as, untuk memastikan ternak dari Sapudi dan Ra’as tidak terjangkit virus PMK,”kata politisi PPP ini.

“Adanya dokter hewan memastikan ternak yang akan dikirim ke luar daerah dipastikan steril dari penyakit PMK,”tambahnya.

Dijelaskan, kebijakan Pemerintah daerah sangat diperlukan mengingat masyarakat kepulauan  Sapudi dan Ra’as sangat tergantung dari hasil ternak.

“Kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah sangat di harapkan oleh masyarakat, itu demi keberlangsungan ekonomi masyarakat Kepulauan Sapudi dan Ra’as,”imbuhnya.

 

Sementara itu, pedagang ternak asal Sapudi Jailani mengatakan, apabila akses masuk ternak ke wilayah lain seperti ke Jawa dan Kalimantan di tutup. Maka, dipastikan ekonomi masyarakat kepulauan Sapudi lumpuh.

“Ekonomi masyarakat Sapudi tergantung kepada sektor peternakan, maka kami masyarakat kepulauan berharap kebijakan dari Pemerintah, agar ekonomi masyarakat tetap lancar,”ucapnya.

( id/hen )

BERITA TERKINI