JAKARTA, IndonesiaPos – Rencana Pemerintah mau menaikkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, lantaran subsidi terlalu membebani APBN, dan membuat para pengamat ekonomi pro kontra menyikapi kebijkan tersebut.
Seperti yang disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri. Ia mendorong pemerintah untuk menghapus subsidi BBM secara bertahap. Sebab, menurut penghapusan subsidi BBM demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa.
“Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan,” kata Faisal dalam tulisan di website pribadinya.
Dijelaskan Faisal, subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Sehingga untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun tentu bukan mustahil.
Namun, pada dasarnya tujuan kebijakan subsidi BBM untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kebijakan tersebut tampaknya bukan kebijakan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan ini.
“Subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak, menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Faisal mengemukakan, ditengah ekonomi global mengalami gangguan, Indonesia mendapat dampaknya, sehingga menghadapi persoalan serius di sektor energi, terutama sektor minyak dan gas bumi. Defisit minyak bumi makin membengkak sehingga tidak lagi dapat ditutup oleh surplus produksi gas bumi.
“Tanpa upaya luar biasa dan segera, defisit perdagangan energi bisa mencapai sekitar US$80 miliar atau 3 persen PDB pada 2040,”ungkap Faisal.
Faisal juga menyebut, salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.
APBN Surplus Karena Tagihan Subsidi BBM September 2022
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang masih surplus hingga saat ini karena tagihan subsidi dan kompensasi energi baru akan ditagihkan pada September 2022.
“Tagihannya ini baru akan ditagihkan ke kami pada bulan September. Setiap bulan tagihannya yang Rp 502 triliun, itu baru akan datang pada saat sudah di audit BPKP nanti sekitar bulan September,”ujar Sri Mulyani di di Kantor Kemenkeu, beberapa lalu, Jumat, (26/8/2022).
Dijelaskan, windfall atau ‘durian runtuh’ dari melonjaknya harga komoditas yang diterima negara tidak akan mencukupi jika digunakan untuk subsidi energi.
“Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun pun yang kita pakai semua untuk subsidi energi Pertalite Solar dan kemudian LPG 3 kg dan listrik itu nggak akan mencukupi dari windfall profit dipakai semuanya. Tidak akan mencukupi karena akan habis,”ujarnya.
Sri Mulyani memperkirakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan habis di bulan Oktober 2022.
Hal itu terjadi jika tidak ada tambahan kuota dari Pemerintah. “Kalau kita asumsikan volumenya 8 bulan terakhir, kuota 15,10 juta kiloliter akan habis di Oktober. Demikian juga dengan Pertalite,” katanya.
Dengan demikian kata dia, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi baik BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik sebesar Rp 502 triliun akan habis pada Oktober 2022.
“Kami menghitungnya apabila tren ini dibiarkan terus, dan volumenya terus melampaui. Kita akan masih akan menambah anggaran subsidi energi dari Rp 502 triliun perlu ditambah Rp 195 triliun. Artinya jumlah subsidi menambah Rp 698 triliun,”imbuhnya
