BONDOWOSO, IndonesiaPos – Anggota panitia khusus (pansus) penyimpangan pupuk DPRD Bondowoso, Bambang Suwito mengusulkan kepada vice presiden pupuk Indonesia agar penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen lewat BUMD Kabupaten dan BUMDes.
Menurutnya, meski sekarang ada pengawasan yang lebih ketat, namun pupuk subsisi tetap saja rawan dikorupsi selama proses pendistribusiannya, karena potensi kongkalikong antara aparat keamanan dan distributor.
“Ini untuk memutus mata rantai korupsi subsidi pupuk, kalau pendistribusiannya dari BUMD dan BUMDes, dan hasilnya bisa menjadi PAD dan PADes,”kata Bambang Suwito.
Pansus DPRD Minta APH Segera Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi di Bondowoso
Dijelaskan, PI mempunyai kewenangan untuk merubah sistem ini, sehingg subsidi pupuk untuk petani dapat diselamatkan. Sebab, selama ini subsidi pupuk tidak dinikmati oleh petani, tapi dinikmati oleh mafia.
“Buktinya sampai akhir bulan September ini pupuk sudah ditebus 100% oleh Distributor, tapi pupuknya tidak sampai ke petani,”tegas politisi PDIP yang akrab disapa BK ini.
Menurutnya, disaat petani membutuhkan pupuk apapun dilakukan, yang penting ada pupuk dan berapapun dibeli, karena untuk menyelamatkan tanamannya agar tidak gagal panen.
“Pupuk subsisi tidak sampai pada yang berhak karena pasti dikorupsi. Makanya PI, Distributor dan Kios dilaporkan ke Polda, karena kita melihat ada kongkalikong antara 3 penyalur pupuk itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Vice Presiden Pupuk Indonesia, Yan Fajri mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil Pansus, dan akan melihat hasil rekomendasinya.
“Apapun yang menjadi keputusan Pansus, maka itulah yang akan dilaksanakan,”katanya.
Ketika disinggung laporan ke aparat penegak hukum (APH), pihaknya juga menunggu dan mengikuti prosesnya. “Kita mendukung proses hukum oleh APH,”imbuhnya.
