BONDOWOSO, IndonesiaPos – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, meminta Panitia Khusus (Pansus) kelangkaan pupuk dan penyelewengan harga pupuk bersubsidi menyeret oknum distributor dan kios nakal ke pengadilan.
Wabup Irwan tidak ingin Pansus DPRD hanya sekedar pada tataran rekomendasi. Namun, harus ada solusi penanganan kelangkaan penyelewengan harga pupuk bersubsidi dan pencabutan izin distributor dan kios.
Menurut Irwan, sejauh ini akibat ulah permainan kotor oknum distributor dan kios nakal telah menyebabkan masyarakat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, bahkan membeli Pupuk mahal tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
” Hasil Pansus DPRD nanti bukan hanya sekedar distribusinya pupuk supaya lancar, tapi harus menindak secara hukum oknum-oknum yang selama ini membuat carut marut tata niaga pupuk bersubsidi,”kata Wabup Irwan pada media, Kamis (29/9/2022).
Sejumlah Distributor di Bondowoso Udah Tebus Pupuk ke Produsen 100%, Tapi Barangnya Digudang Nihil
Ketua DPC PDIP Bondowoso ini juga meminta agar Komisi Pengawas Pupuk (KP3) melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di Bondowoso.
“KP3 harus inten mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari pabrik atau produsen, distributor, kios, dan bahkan pada petani, sehingga laporannya dapat dipertanggungjawabkan,”imbuhnya.
Dia menegaskan, bila perlu KP3 harus membuat aplikasi pendistribusian pupuk berbasis digital yang bisa dipantau oleh seluruh masyarakat di Bondowoso, sehingga transparan dan mempersempit permainan pendistribusian pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, agar memudahkan petani dapat mengakses jumlah hak pupuk bersubsidinya di kios. Karena subsidi pupuk itu diperuntukkan untuk petani.
“Nantinya KP3 dapat memantau distributor dan kios, dan sesuai dengan pelaporan. Karena laporan kepada distributor, dan laporan distributor ke produsen juga dapat diketahui, dan tidak hanya sekedar laporan-laporan rekayasa,” tutupnya
