JEMBER, IndonesiaPos – Ketua Fraksi PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo anggap kenaikan tarif air di Perum Tirta Pandalungan yang dulu namanya PDAM membebani masyarakat.
Menurutnya ditengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi pasca kenaikan BBM ditambah lagi dengan adanya kenaikan tarif air PDAM tambah memperparah kondisi perekonomian masyarakat.
” Sah-sah saja PDAM menaikkan tarif dasar air, tapi harus realistis dong,”ungkapnya.
“Jangan sampai dengan alasan menutupi kebutuhan keuangan perusahaan namun justru menyengsarakan rakyat. Apalagi masyarakat kini lagi menghadapi kenaikan BBM, ditambah lagi dengan naiknya harga tarif air akan menambah panjang kesulitan ekonomi masyarakat,”tambahnya.
BACA JUGA :
40 Pelaku IKM Sentra Tape Kecamatan Wringin dan Binakal Dapat Pelatihan Dari Diskoperindag Bondowoso
Jelang Akhir Tahun, Disdukcapil Sumenep Kekurangan Blanko e-KTP
Lebih lanjut menurut Ipung sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo seharusnya jajaran direksi mempertimbangkan kenaikan harga tarif air ini dengan melibatkan semua pihak, Termasuk DPRD Jember.
“Bukan langsung menaikkan tarif dasar air seenaknya saja. Kan bisa ruwet konsumen, apalagi kurang adanya sosialisasi,”tegasnya.
Seperti berita sebelumnya, Program 100 hari masa kerja Direktur utama Perum Tirta Pandalungan, salah satu BUMD milik pemkab Jember ternyata resahkan konsumen, pasalnya dari 10 program Kerja yang digagas Direktur baru salah satunya terkait penyesuaian tarif air minum tahun 2022 ternyata membebani pengguna air milik Tirta Pandalungan.
BACA JUGA :
Minim Sosialisasi Kenaikan Tarif Air, Perum Tirta Pandalungan “Cekik” Konsumen
Forkopimda Sampang Peringati Hari Pahlawan ke-77 di TMP
Dalam program penyesuaian tarif full cost recovery tersebut disebutkan tujuannya untuk operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan baik sebagai pengaruh adanya kenaikan bahan baku dan BBM, namun disatu sisi ternyata mendapat keluhan dari sejumlah pelanggan karena meraka tidak tahu kalau ada kenaikan tarif air, tiba-tiba beban tagihan airnya membengkak. Pihak Perum Tirta Pandalungan sendiri hingga kini masih belum memberi statment resmi terkait persoalan ini. (kik)