JAKARTA, IndonesiaPos –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah kepala daerah tahun 2022, tidak membuat jera para kepala daerah dan tetap melakukan korupsi.
Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono berpendapat, kasus OTT kepala daerah telah kronis lantaran terjadi bekali-kali. Menurutnya, walaupun OTT sudah berulang kali dilakukan KPK, hal itu tidak membuat jera kepala daerah.
“Ini menurut saya penangkapan OTT kepala daerah memang sudah kronis karena ini sudah terjadi berkali kali. Dan itu kayaknya tidak ada jera,” ujarnya.
Drajat melihat, masalah utamanya ada pada skema desentralisasi atau terkait penyerahan urusan dari pemerintah ke daerah. Skema atau kebijakan desentralisasi di Indonesia, lanjutnya, tidak tepat karena tidak memiliki daya tahan terhadap perilaku opportunistic behavior dari pejabatnya.
Opportunistic behavior artinya perilaku untuk mendapatkan kesempatan meski dengan cara yang kurang baik atau ilegal sekalipun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan penyebab utama maraknya kasus korupsi kepala daerah. Dia mengakui, masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi tak terkecuali transparansi sistem administrasi pemerintahan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.
Menurutnya, sejumlah penerapan administrasi pemerintahan masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Misalnya sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi berbelit-belit, dan terlalu panjangnya regulasi.
BACA JUGA :
“Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya. Tito menyatakan, perlu adanya penerapan sistem administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, hingga eksekusi kebijakan.
“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya. Oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” ujar Tito.
Presiden Joko Widodo mengaku sangat sedih banyak kepala daerah yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. “Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kekhawatiran mengenai OTT KPK ini sudah disampaikan juga oleh para bupati yang berkunjung ke Istana Bogor. Di antara semua masalah yang disampaikan, menurut Jokowi, OTT KPK menjadi yang paling dikhawatirkan para bupati.
“Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua (Apkasi), ‘Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK’. Ya saya sampaikan hati-hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati,” kata Jokowi.
