JAKARTA, IndonesiaPos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menjelaskan, penurunan angka CPI 2022 bersumber dari tiga indikator utama.
Diketahui, berdasarkan data Transparency International, Indonesia mendapati skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Catatan ini menempatkan Indonesia pada ranking 110 dari 180 negara.
Pertama, Political Risk Services (PRS) International Country Risk Guide, kedua, IMD World Competitiveness Yearbook. Lalu ketiga, Political Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide.
“Ketiga aspek ini sangat berpengaruh pada sektor prioritas di Indonesia yaitu sektor dunia usaha, sektor politik. Serta sektor layanan publik,” kata Firli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR RI, Kamis (9/2/2023).
Menurunnya angka Corruption Preception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 menjadi rambu dan perhatian bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika dilihat, lanjut Firli, berdasarkan risk assessment ada konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha.
BACA JUGA :
- Presiden Jokowi Perintahkan APH Tindak Tegas Koruptor Tanpa Pandang Bulu
- 26 Anggota Polri Dikirim ke Turki dan Suriah Untuk Misi Kemanusiaan
- Bupati Akhirnya Resmikan Sumur Bor di Desa Purnama, Setelah Viral di Medsos
Perilaku suap untuk mendapatkan perizinan ekspor, perizinan impor, proses pemeriksaan pajak, dan pinjaman yang masih terus terjadi. Hubungan illegal politik dan bisnis, sistem kroni, nepotisme, reservasi jabatan, imbal bantuan, pendanaan rahasia juga masih masif.
Di sisi lain, penyebab menurunnya IMD World Competitiveness ialah tingkat suap dan korupsi di dalam dunia usaha. Dimana terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dengan menggunakan cara-cara kotor.
“Sementara penurunan PERC dipengaruhi pada persepsi korupsi di kalangan eksekutif lokal, akademisi, dan ekspatriat yang sering ditemukan di institusi,” jelas Firli.
Uraian itu, menunjukkan perlunya perbaikan secara masif dan terstruktur pada dunia bisnis, politik, dan hukum di Indonesia jika ingin skor CPI meningkat pada tahun yang akan datang.
