Jember, Indonesiapos
Informasi terkait Penganggaran dana rasionalisasi sekitar 400 M oleh pemkab Jember yang hingga kini masih “simpang siur” keperuntukannya mendapat perhatian serius dari komisi C DPRD Jember.
Budi Wicaksono ketua komisi C kepada media mengungkapkan, pihaknya akan segera meminta klarifikasi persoalan anggaran tersebut kepada BPKAD Jember dengan memanggil kepala BPKAD.
“Rencananya kita akan minta klarifikasi kepala BPKAD Jember. Untuk apa saja dana rasionalisasi tersebut. Kalau tidak keliru Rp 400 M. Ini harus jelas ,”ujarnya.
Budi Ping, sapaan akrab Budi Wicaksono mengaku mendengar informasi tersebut dari beberapa informasi sumber, jika benar, ia menyayangkan tidak adanya transparansi dari pemkab Jember terkait dana tersebut.
” informasinya Tiap OPD berbeda besaran anggaran yang dirasionalisasi , ada yang 5 M bahkan lebih di masing-masing dinas,”tambahnya.
Terkait persoalan tersebut, Indonesiapos mendapat informasi yang menyebutkan, kebijakan terkait penganggaran dana rasionalisasi tersebut berdasarkan arahan dari presiden. Hal ini dilakukan mengingat tahun 2023 hingga tahun 2024 merupakan tahun politik dimana banyak kebutuhan anggaran yang disiapkan daerah diantaranya persiapan dana untuk KPU, Bawaslu termasuk proses pelaksanaan menjelang pemilu otomatis berdampak pada perencanaan pembangunan di Jember.
Untuk mengkonfirmasi persoalan ini media meminta klarifikasi kepada kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, Hadi Mulyono terkait apakah dana rasionalisasi tersebut berdampak pada proses perencanaan pembangunan di Jember yang sudah disiapkan.
Namun sayangnya hingga berita ini diunggah dirinya belum merespon terkait pertanyaan seputar dampak dana rasionalisasi tersebut dengan perencanaan pembangunan di Jember tahun 2023 ini (Kik)
