SUMENEP, IndonesiaPos
Puluhan Aktivis Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation akan menyerahkan policy Brief ke Pemerintah kabupaten Sumenep dalam waktu dekat.
Penyerahan Policy Brief tersebut dilatarbelakangi pemerintah kabupeten Sumenep yang dinilai tidak optimal dalam merancang APBD.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Fakta Foundation, Nur Hayat. menurutnya, pemerintah kabupaten Sumenep kurang tepat dalam menganggarkan APBD. Sebab, APBD tahun 2023 lebih banyak di alokasikan pada acara yang bersifat hiburan.
“Berdasarkan kajian kami, ABPD kabupaten Sumenep tahun ini lebih banyak untuk hura-hura saja,”katanya. Senin (12/6/2023).
Faruq juga menambahkan, sudah sejak lama dirinya bersama Anggota Fakta yang lain melakukan kajian tentang kabupaten Sumenep terkait persoalan anggaran.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Fakta berhasil merancang Policy Brief yang membedah ABPD kabupaten Sumenep tahun 2023.
“Kami akan hadiahkan Policy Brief kepada Bupati Ahmad Fauzi, untuk menjadi rekomendasi dalam melakukan Penganggaran APBD. Soalnya APBD kabupaten Sumenep tahun ini membuat menimbulkan kecurigaan bagi kami,”tambahnya.
Lain dari pada itu, Bidang data dan informasi Fakta Foundation, Faruq Hidayat menyatakan, Kabupaten Sumenep kurang transparan terkait APBD. Hal itu terbukti, tidak ditemukannya data APBD terbaru milik kabupeten Sumenep.
“Meskipun tranparansi menjadi bagian terpenting dalam partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan penganggaran daerah, tapi pemkab Sumenep tidak melaksanakan itu,”ungkapnya.
Menurut Faruq, mencari data APBD kabupaten Sumenep sangat sulit. Padahal data tersebut merupakan data informasi publik.
Kesulitan mencari data ia rasakan saat mencari data untuk penggarapan Policy Brief. Seharusnya, data APBD kabupaten Sumenep ada di website kabupeten. Namun, tidak diperbarui.
“Kalau tidak salah, data terbaru hanya APBD 2 tahun terakhir. padahal di kabupeten lain APBD tahun berjalan sudah diunggah,”tambahnya.
Sementara itu Hasan Bashri, Bidang Knowledge Management berharap, Bupati Sumenep secara langsung membaca policy Brief. Sehingga setelah itu dapat diskusikan kembali bersama aktivis FAKTA.
“Kami benar-benar serius dalam mengawal kabupaten Sumenep, terutama dalam bidang anggaran. Karena APBD Sumenep Cuma dibuat hura-hura,”imbuhnya.
Hingga hingga saat ini, penyampaian tuntutan puluhan aktifis tidak ada tanggapan dari pihak Pemkab Sumenep. (amin/hen)
