JEMBER, IndonesiaPos
Serapan anggaran Pembangunan Infrastruktur di kabupaten Jember tergolong rendah jika dibandingkan dengan 3 kabupaten Tetangga,yakni Banyuwangi, Lumajang, Situbondo.
Dari data regulasi kegiatan tender lelang pembangunan yang sedang diproses , Hanya Jember satu-satunya kabupaten di bekas wilayah tapal kuda yang hingga memasuki pertengahan tahun 2023 ini belum dimulai kegiatan.
Situs laman web LPSE Jember memunculkan sejumlah proyek tender lelang fisik yang belum muncul surat perintah Kerja (SPK) meski sudah terdapat pemenang. Diantaranya lelang bangunan gedung kantor pabrik pupuk organik senilai Rp 4,3 M, pembangunan trotoar senilai Rp.8,2M.
Keterlambatan pemberian kontrak kerja kepada penyedia barang dan jasa pada persoalan ini berdampak pada mepetnya waktu pelaksanaan kegiatan yang ujung-ujungnya merugikan pihak rekanan.
Jika tidak segera selesai hingga akhir tahun maka potensi Silpa Tinggi dan sedikit perpengaruh pada status predikat WTP Jember yang baru diterima.
Selain sistem lelang, proses kegiatan infrastruktur melalui sistem pengadaan langsung (PL) pun hingga kini belum berjalan.
Sementara proyek yang sudah dilaunching sekitar bulan April lalu terpaksa dibatalkan semua. Belum ada kepastian kapan proyek yang jumlahnya ratusan kegiatan tersebut akan dimulai.
Menyikapi persoalan ini, Pj Sekda Jember, Arif Tjahyono saat dikonfirmasi menyatakan, persoalan ini menjadi atensi Bupati. Selama ini ungkap Arif ada mekanisme peraturan pusat yang menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran APBD sebaik mungkin.
“Bupati sudah memberi atensi terkait persoalan ini mas,”ungkapnya.
Namun, karena kebijakan pusat untuk pencairan DAU ini lanjut Arif mulai tahun 2023 tidak sama dengan tahun -tahun sebelumnya. Maka proses kegiatan pembangunan infrastruktur menyesuaikan
“Untuk pembangunan infrastruktur memang menyesuaikan. Tapi sekarang sudah mulai ada beberapa OPD yang mengajukan paket penawaran di LPSE,”katanya.
Tapi kendalanya masih menunggu pencairan dari pusat.” Kalau kemudian paket pekerjaan kita launching semua dan keuangannya belum cair, bagaimana cara kita membayarnya. Kan bermasalah lagi dikemudian hari,”tanya Arif.
Untuk persoalan proses pembangunan Infrastruktur sendiri dari pantauan media terlihat, beberapa kabupaten telah mulai melakukan kegiatan pekerjaan, bahkan ada beberapa kabupaten seperti Banyuwangi, Lumajang dan beberapa kabupaten yang telah melaunching puluhan paket sejak Mei lalu.
Dari sini terlihat ada sedikit pemberlakuan kegiatan pembangunan khusunya infrastruktur yang berbeda antara Jember dengan kabupaten lainnya. (Kik)