JAKARTA, IndonesiaPos
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum ada pernyataan resmi tentang status kader putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka di PDIP. Namun Dalam keterangan resminya, Sabtu (28/10/2023)
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan secara etika Gibran telah keluar dari partai yang telah membawanya menjadi orang nomor satu di Solo tersebut.
“Ketika Gibran mengambil keputusan ke luar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri,”ungkapnya, Sabtu (28/10/2023).
Dengan demikian tanpa adanya surat resmi pemberhentian Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari Gibran telah menyadari sudah keluar dari PDIP.
Kini partai moncong putih itu menanti sikap pemberani Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
“Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya,”cetusnya.
Basarah yang mengenakan seragam serba hitam ini juga menerangkan simbol duka atas proses demokrasi yang tidak sesuai garis yang benar.
“Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada Ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya, selama 22 tahun Jokowi sejak Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia hampir dua periode.
Juga melahirkan, menjaga Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo, dengan seluruh sela orde partai yang ada di sana, termasuk fraksi PDIP di DPRD Kota Solo. Juga melahirkan, menjaga Bobby sebagai Wali Kota Medan dan teman-teman DPRD fraksi PDIP Kota Medan, dan ditugaskan untuk menjaga, mengawal, pemerintah Bobby. Hingga detik ini belum ada keputusan yang berubah dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” paparnya
