JAKARTA,IndonesiaPos
Atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dicopot oleh Satpol PP tanda ada koordinasi dengan pihak pengurus PDIP daerah, sehingga menimbulkan polemik.
Bahkan sejumlah pengurus DPP PDIP di Jakarta ikut menanggapi dan mengecam juga memberikan peringatan keras kepada pejabat yang menurunkan baliho tersebut.
Menanggapi polemik penurunan atribut dan baliho PDIP di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menegaskan bahwa semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP maupun pemerintah daerah.
“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,”kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).
Jokowi menekankan, pencopotan itu harusnya meminta izin lebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah.
“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.
Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu pertikaian.
“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
