JAKARTA, IndonesiaPos
Sebanyak 204 juta data pemilih diduga telah diretas. Data itu diyakini berasal dari situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut ditawarkan untuk dijual.
Ketua KPU Periode 2017-2022 Arief Budiman mengatakan peretasan data pemilih bukan pertama kali terjadi.
Sebelumnya dikabarkan ada penjualan data pemilih sebanyak 2,3 juta, lalu 105 juta. Semestinya, Arief mengatakan KPU bisa menjelaskan pada publik.
“KPU mestinya menjelaskan bisa tiga kali terjadi seperti ini,”ujarnya dalam acara HotRoom bertajuk “Data Pemilu Diretas, Pemilu Hilang Integritas?” yang dipandu oleh Hotman Paris dan disiarkan oleh MetroTV, Rabu (6/12/2023) kemarin.
Selain itu, menurutnya KPU harus bisa menyakinkan dan memberi penjelasan pada publik, ketika data itu diambil, tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.
Arief menuturkan KPU sebenarnya sudah bekerja sama dengan pihak yang punya kompetensi untuk urusan keamanan data misalnya Cybercrime Mabes Polri, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu kita kerja sama dengan mereka semua. Ini bukan kejadian pertama untuk pemilu 2024.
Di sisi lain Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Bestari Barus khawatir data pemilih telah diretas.
Barus menjelaskan daripada kejadian tersebut memancing kegaduhan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas bocornya data pemilih.
Institusi kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong untuk bertindak. “Kalau ini adalah pelanggaran hukum kami berharap betul Pak Kapolri turun, supaya masyarakat kembali menjadi tenang dan kecurigaan terhadap itu dikonfirmasi dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polri,” ucapnya.
Anggaran KPU, sambung Barus, sangat besar sehingga KPU sebaiknya menyiapkan sistem teknologi informasi yang baik sehingga peretasan data tidak terulang.
Dewan Pakar dari pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menambahkan kebocoran data yang milik KPU bisa berdampak pada integritas pemilu.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menuturkan langkah selanjutnya adalah memitigasi agar tidak terus terjadi.
“Akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mempertayakan kredibilitas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara negara,”ucap Umam.
Ketika muncul kekhawatiran yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, Umam mengatakan berpotensi memicu ketidakpercayaan.
Political distrust itu yang menurutnya bisa dimainkan untuk mendelegitimasi hasil pemilu
