SEMARANG, IndonesiaPos
Calon Presiden (Capres) 03, Ganjar Pranowo Minggu malam (31/12), membesuk dua relawan yang menjadi korban penganiayaan belasan oknum TNI anggota Kompi Senapan B Yonif Raider 408/Suhbrastha Boyolali.
Dalam keterangannya Ganjar mengaku jika dirinya sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasad, Pengdam terkait penganiayaan yang dialami sejumlah relawan Ganjar-Mahfud yang terjadi seusai menghadiri kampanye.
“Kalau ada yang melanggar kasihkan ke aparat, dan biar aparat yang harus menangani. Gak cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harus bisa diingat siapa pun, tidak boleh mengatasnakan apa pun dengan semena mena. Kami akan urus,”kata Ganjar kepada para wartawan di RSUD Pandan Aran, Boyolali.
Terkait Penganiayaan di Boyolali Ganjar memastikan menanggung biaya perawatan para relawan yang mengalami luka luka akibat keroyokan belasan oknum TNI.
Hal itu menjadi penegasannya, saat bersama istri, Siti Atikoh membesuk dua relawan yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit milim Pemkab Boyolali itu.
Saat besuk, Ganjar mendapatkan cerita dari Slamet Andono, salah satu korban yang sudah sadar, namun menanggung memar parah di bagian wajah dan kepala.
Pengakuan korban, ia tengah dalam perjalanan pulang mengikuti kampanye Ganjar di Boyolali, sampai di lampu merah, didatangi, dan dikerubuti sejumlah oknum TNI, lalu dipukuli.
Bahkan korban dibawa ke markas asrama Kompi Senapan B Yonif Raider 408/Suhbrastha Boyolali. Di sana korban kembali dipukuli oleh sekitar lima orang, di antaranya berseragam.
Korban lain yang dirawat intensif yakni, Arif Diva Ramandhani, belum bisa diajak bicara. Penganiayaan itu membuat luka di kepala, wajah, dan kaki.
“Iya dari tujuh anak yang mengalami, ada dua yang masih dirawat. Satu saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak, yang satu sudah bisa diajak bicara,”pungkas Ganjar.
Sementara itu, koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyusul kasus penganiayaan relawan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dilakukan sejumlah anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
“Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).
Koalisi, kata Julius, menilai Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Sehingga rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar.
“Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat,”ujarnya.
Lebih lanjut, Julius menyebut tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI.
Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu.
“Terlebih, saat ini, merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu,”imbuhnya.
