JAKARTA, IndonesiaPos
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau minta semua masyarakat Kepri menahan diri dan tak terprovokasi dalam rangkaian relokasi kawasan Rempang baru-baru ini.
Apalagi kawasan ekonomi itu guna pembangunan masyarakat yang membawa arah kesejahteraan. “Jangan terpancing saudara-saudara Melayu termakan isu-isu yang membuat kita menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan ekonomi di Galang Rempang,” kata Ketua LAM Kepri, Datok Al Razak AlHafis kepad wartawan, Rabu (13/9/2023).
Razak mengajak kepada masyarakat Galang Rempang menahan emosi dan tak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya bakal membuat susah sendiri bagi sendiri serta keluarga.
“Kami berharap kepada masyarakat Galang Rempang menahan emosi dan tidak melakukan tindakan tindakan yang nantinya akan membuat susah sendiri bagi sendiri serta keluarga,”ujar Razak.
Dirinya menyayangkan peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam. Saat itu, banyak korban yang berjatuhan dari polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi berujung ricuh.
“Peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam yang mana banyak korban yang berjatuhan dari Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi anarkis yang dilakukan jangan terulang lagi kita berharap,” katanya.
LAM Kepri nantinya bakal mengajak duduk bersama dengan masyarakat Galang Rempang, aparat, dan pihak pemerintah khususnya BP Batam agar penyelesaian kawasan Galang Rempang ini tidak berlarut larut panjang.
“Penyelesaian kawasan Galang Rempang ini tidak berlarut larut panjang dan LAM Kepri akan nantinya mengajak duduk bersama dengan masyarakat Galang Rempang, Aparat dan pihak Pemerintah khususnya BP Batam,” ucap dia.
Sementara itu, Sekretaris Umum LAM Kepri, Dato Wira H. Raja Alhafiz mengaku pihaknya punya niat tulus menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi di Pulau Rempang Galang melalui pendekatan damai dan musyawarah.
“Saya juga sangat berterimakasih atas permintaan maaf Kapolda Kepri terkait insiden penembakan gas air mata di gedung LAM Batam dan kami disini ingin duduk bersama dengan Bapak-bapak sekalian dan seluruh masyarakat Pulau Rempang serta Galang, sehingga kita dapat mencapai kesepahaman yang bermanfaat untuk semua pihak,”ucap Wira.
Wira sepakat untuk menjadikan masa depan lebih baik dengan menghindari insiden seperti demo mengganggu ketertiban.
“Kami percaya bahwa demo bukanlah jalan yang menguntungkan, tetapi justru merugikan kita semua. Oleh karena itu, kami mengajak pihak keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah dan dialog. Tujuannya adalah agar segala hal yang kita inginkan dapat berjalan seperti biasa, sambil menjaga hak-hak masyarakat agar tidak terganggu atau terabaikan,” kata dia lagi.
Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan aparat kepolisian pada Kamis, (7/9/2023).
Warga menolak pengukuran lahan untuk pembangunan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Diketahui, Pulau Rempang yang memiliki luas kurang lebih 17.000 hektare direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial atau permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Akibat kejadian itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi bisa menangani aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan penuh kemanusiaan.
“Kami tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD.
