JAKARTA – IndonesiaPos
Wacana sistem Pilkada dipilih oleh DPRD yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik. Terlebih, Gerindra, Golkar, PKB, dan PKS merasa setuju dengan usulan Presiden Prabowo tersebut.
Merespons hal itu, membuat Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno buka suara. Adi menilai, usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru mengkebiri hak politik rakyat.
“Mengebiri hak politik rakyat, karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” kata Adi dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (17/12/2024).
Usulan perubahan sistem pilkada itu, lanjut Adi, tidak berarti menghapus politik uang. Menurutnya, politik uang akan terus terjadi dan hanya saja bergeser ke sejumlah elite parpol kunci.
“Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat,” ucap Adi.
Sementara, Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya setuju terhadap gagasan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Meski setuju, Muzani mendorong, pemerintah, DPR, dan akademisi mengkaji secara mendalam.
“Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik. Maka setelah itu, kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan,” kata Muzani saat ditemui wartawan di acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
Pengkajian usulan pemilihan Pilkada ke DPRD itu, kata Ketua MPR RI ini, rencananya dimulai tahun 2025. Terlebih, dalam mewujudkan gagasan tersebut, memerlukan revisi aturan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini. Agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ucap Muzani.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen DPP Golkar, Muhammad Sarmuji. Sarmuji merasa sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan untuk mengevaluasi sistem Pilkada.
Sarmuji menyebutkan, Golkar siap memberikan sejumlah opsi sistem baru pilkada, termasuk kepala daeah kembali dipilih oleh DPRD. “Golkar mendukung kajian menyeluruh sistem pilkada, salah satunya memang opsi (kepala daerah) kembali dipilih DPRD,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, pada Sabtu (14/12/2024).
Namun sayang, Sarmuji belum membeberkan lebih jauh soal opsi-opsi yang bakal diberikan oleh Golkar. “Semua demokratis, lewat DPRD juga bisa dipandang demokratis,” ujar Sarmuji.
Prabowo Akan Ubah Sistem Pilkada Tak Disetujui PDIP, Begini Tanggapan Gerindra
