KEDIRI – IndonesiaPos
Pengaduan Aliansi Kediri Bersatu (AKB) terkait dugaan penyimpangan PPDB yang sistematik di beberapa lembaga sekolah SMK / SMA di Kediri.
Selain itu carut marutnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Kediri Jawa Timur tahun 2024 masih berlanjut.
Hingga akhirnya, Kordinator AKB Supriyo mendatangi Mapolres Kediri Kota untuk mempertanyakan perkembangan Kasus Dugaan Gratifikasi dan Pungli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB Tingkat SMA/SMK di Kota Kediri Tahun 2024. pada Sabtu 5/10/2024..
“Saya berharap, kasus ini bisa selesai sebelum adanya PPDB Tahun 2025 mendatang sehingga tidak muncul lagi praktek-praktek yang sangat merugikan dikalangan masyarakat,”katanya
Mantan aktivis 1998 ini juga diklarifikasi dari pihak Kepolisian atas pemberitahuan SP2HP yang dilayangkan terhadap dirinya beberapa waktu lalu.
“Oknum penyelenggara negara yang bisa berpotensi menjadi tersangka dan dimungkinkan bisa dua orang tersangkanya,”tegasnya.
“Sejauh ini, sudah ada 30-an saksi yang telah diperiksa serta akan juga bisa diperiksa atau diklarifikasi ulang termasuk oknum Wakil Rakyat guna membuat terang kasus itu,”jelasnya
Dijelaskan, penyimpangan PPDB tahun 2024 ini menciptakan opini dan keluhan masyarakat Kediri bahwasanya pendidikan di Kediri dijadikan lahan komersialisasi oleh oknum oknum cabang dinas pendidikan wilayah Kediri.
Dari pengakuan orang tua murid yang anaknya sudah diterima di SMA favorit di kota Kediri,ia mengaku harus mengeluarkan uang senilai Rp20 puluh juta rupiah. Menurutnya hal ini sudah menjadi umum di wilayah Kediri.
“Nilai segitu masih murah,ada teman saya untuk mendapatkan sekolah terfavorit di kota Kediri harus mengeluarkan uang Rp40 juta rupiah,”akunya.
Sementara itu pengamat pendidikan di Kota Kediri Sawong Aris Prabowo merasa prihatin atas budaya pendidikan di Kediri yang saat ini dijadikan lahan komersialisasi oleh oknum oknum Cabang dinas.
“Sudah saatnya KPK turun ke penyelenggara lembaga pendidikan di Kediri,ini sudah merusak lembaga pendidikan di Kediri,dan kepala cabang dinas Pendidikan propinsi wilayah Kediri harus bertanggung jawab,tutur Sawong yang juga pegiat hukum di Kediri,”tegasnya.
Sawong Aris Prabowo menilai Kacabdindik Kediri sudah gagal menjadikan lembaga pendidikan di Kediri yang bersih dari oknum oknum pungli,ini membuktikan bahwa ini konspirasi yang terselubung.
“Saya berharap aksi teman teman Aliansi LSM Kediri segera ditanggapi, untuk menjadikan lembaga pendidikan di Kediri damai dan lebih kondusif,”harapnya.
Hingga saat ini pihak Kacabdindik Kediri belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dari aliansi Kediri bersatu (Roni).
Sejumlah LSM Segera Laporkan Kasus Jual Beli PPDB Kediri Ke APH
