JAKARTA, IndonesiaPos
Empat menteri kabinet di Jepang mundur dari jabatan mereka pada Kamis (14/12) usai terungkapnya skandal dugaan korupsi yang diduga terjadi di tubuh partai yang kini tengah berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).
Uang sebesar 500 juta yen (Rp54,74 miliar) yang diperoleh dari penggalangan dana kampanye partai itu diduga telah digelapkan selama periode lima tahun hingga 2022.
Jaksa penuntut di Tokyo telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi itu, dikutip dari kantor berita Nikkei.
Skandal penggelapan dana itu kini menjadi pukulan terbaru bagi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang popularitasnya semakin jatuh.
Sementara dukungan publik terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP), yang berkuasa sejak 1955, turun hingga kurang dari 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, berdasarkan hasil survei NHK pada Selasa (12/12).
Para pemilih mengaku marah kepada pemerintah Jepang akibat inflasi, serta cara Kishida menangani skandal-skandal yang muncul sebelumnya.
Kepala Sekretaris Kabinet dan Juru Bicara pemerintah Hirokazu Matsuno, yang sering dipandang sebagai tangan kanan Kishida dan wajah pemerintahannya, adalah figur paling menonjol dari keempat menteri yang mundur.
Selain Matsuno, ada pula Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita yang juga mengundurkan diri pada Kamis (14/12).
Pengganti mereka diharapkan akan diumumkan dalam waktu dekat.
kabinet akan diganti.
Selain itu, lima wakil menteri senior dan seorang wakil menteri parlemen yang juga dari faksi LDP, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang PM Shinzo Abe, juga mengundurkan diri.
Pengunduran diri massal tersebut menyebabkan LDP dalam situasi yang tidak biasa, karena sekarang tidak ada perwakilan menteri dari faksi terbesar dan paling kuat di dalam kabinet.
Kishida, yang mulai menjabat pada Oktober 2021, mengatakan pada Rabu (13/12) bahwa ia akan menghadapi tuduhan-tuduhan itu”secara langsung.
Faksi terkuat di LDP itu diduga gagal melaporkan pendapatan partai melalui penggalangan dana senilai ratusan juta yen.
Faksi yang dikenal sebagai kelompok kebijakan Seiwa, telah menetapkan kuota bagi anggotanya atas penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.
Ketika penjualan mereka melebihi kuota, anggota dapat menerima dana tambahan. Hal tersebut, sebenarnya tidak melanggar hukum Jepang.
Namun, tuduhan dalam kasus ini – yang dipicu oleh laporan pidana – menunjukkan bahwa pendapatan tambahan tidak dicatat dalam pembukuan dan justru masuk ke dana gelap.
Matsuno sendiri dituduh gagal melaporkan pendapatan lebih dari 10 juta yen (Rp1,04 miliar).
Faksi-faksi besar lainnya dalam LDP, termasuk yang sebelumnya dipimpin oleh Kishida, juga menghadapi tuduhan kurangnya pelaporan pendapatan penggalangan dana.
Pada Rabu (13/12), Majelis Rendah Jepang menolak mosi tidak percaya yang diajukan oleh oposisi terhadap kabinet Kishida.
LDP akan mengadakan pemilihan kepemimpinan September mendatang. Sementara, pemilihan umum dijadwalkan pada 2025.
Beberapa pengamat mengatakan jika Kishida masih dapat mempertahankan jabatannya, kredibilitasnya akan sangat berkurang akibat skandal yang sedang berlangsung.
“Kishida akan tetap berkuasa untuk saat ini karena tidak ada kandidat lain yang jelas untuk menjadi presiden berikutnya,”katanya.
“Tetapi jika pesaing kuat muncul, mungkin ada langkah untuk menjatuhkan Kishida,” kata Yu Uchiyama, profesor ilmu politik di Universitas Tokyo, dikutip Reuters pekan ini.
ANRI Bawa Arsip Surat Bung Karno Dari Rumah Ratna Sari Dewi di Tokyo Jepang
