BLITAR IndonesiaPos – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menemui dan menyampaikan tanggapannya terkait aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar (AMIB) yang menolak kenaikan harga BBM, di depan pintu gerbang Kantor DPRD. Kamis(8/9/2022).
DPRD juga mengapresiasi aksi Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yang menuntut penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang Bahan Bakar Minyak .
Dalam penyampaiannya
Ketua DPRD Suwito Saren Satoto, mengapresiasi AMIB yang menolak kenaikkan harga BBM. Sehingga kebijakan pemerintah menaikan harga BBM memang banyak mendapat respon yang relatif tidak baik dari masyarakat.
“Tapi, kami meyakini pemerintah pusat tentunya juga mempertimbangkan banyak aspek dalam menaikkan harga BBM,”kata Suwito.
Suwito menegaskan, pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui refokusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5 persen atau setara sekitar 5,7 Milyar.
“Karena refokusing anggaran ini untuk pengadaan bantuan langsung (bantalan) sosial kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat sebagai imbas naiknya harga BBM,”ujar ketua DPRD.
Suwito berharap mahasiswa juga membangun sinergitas dengan pemerintah daerah. Sehingga ide atau saran dari mahasiswa nantinya agar didiskusikan dengan DPRD. Dengan begitu, DPRD bisa memberi masukan ke pemerintah daerah apa yang harus dilakukan.
“Saya yakin pemerintah pusat sudah memberikan yang terbaik terhadap masyarakat, terkait kebijakan kenaikan BBM ini, karena keputusan dari pemerintah pusat saya anggap sudah banyak pertimbangan,”kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dia menjelaskan, refocusing 5 persen atau 5,7 miliyar dari DAU yang nantinya dapat digunakan untuk bantuan sosial (Banso) pada kelompok yang paling rentan, yang terdampak penyesuaian harga BBM.
“Nantinya, subsidi BMM itu dapat dialokasikan kepada program bansos kepada masyarakat,”tegasnya.
Ketua DPRD juga mngungkapkan, jika DPRD sangat terbuka dengan kritikan, masukan, dan saran hingga aspirasi masyarakat, sebagai upaya untuk menciptakan kondusifitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia juga meminta mahasiswa turut berperan aktif memberikan masukan kepada DPRD secara tertulis atau melalui kanal diskusi dengan audiensi, karena dalam waktu dekat ini akan ada penyaluran BLT BBM.
“Kedepannya, akan ada program bantuan yang akan dialokasikan kearah yang terdampak kenaikan BBM oleh tim pengendali inflasi daerah. Saya harap kedepannya ada masukan dari rekan mahasiswa baik melalui tertulis maupun dengan audensi,”tegas Suwito.
Sementara itu, Korlap aksi yang juga Sekertaris PMII Cabang Blitar, Saifuddin mengatakan AMIB menolak kenaikkan harga BBM. Karena , menurut AMIB, perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19.
“Aksi ini merupakan murni pemikiran dari kami, dan tidak ada yang menunggangi dalam kegiatan ini,”katanya.
Saifuddin mengaku tahu, jika kenaikan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pihaknya hanya menginginkan pemerintah daerah mau bersama mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM.
“Karena jebolnya anggaran bukan karena subsidi yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak, tapi kita sepakat menolak kenaikkan BBM karena perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19,”tutur Saifudin.(Lina)
