JEMBER – IndonesiaPos
Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Pertanian yang lagi viral terkait keterbukaan informasi publik di dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan (DTPHP) mendapat sorotan tajam dari sejumlah masyarakat.
Mereka ingin mengetahui Dokumen diantaranya;
- Mekanisme Pencairan dana bantuan.
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) program.
- Laporan Keuangan/Realisasi 107 Kelompok Tani penerima program. Yang disinyalir tidak sesuai dengan juklak juknis yang ada.
Hal ini dilakukan karena mereka menduga ada sejumlah persoalan dalam proses kegiatan proyek Oplah. Namun sayangnya Pihak dinas DTPHP sendiri hingga kini terkesan menutup informasi terkait keberadaan program ini.
Meski sudah mengirim surat kepada dinas terkait masalah transparansi keterbukaan publik terkait persoalan ini, ternyata pihak dinas tetap tidak bergeming. Hal ini memicu kecurigaan masyarakat, apa yang disembunyikan pihak dinas?
Karena tidak ada respon dari pihak dinas, Hariyanto, salah seorang warga Banjarsari kecamatan Bangsalsari berkirim surat ke DPRD Jember untuk meminta hearing pada 13 Januari 2026 lalu, namun hingga berita ini diunggah belum ada agenda hearing dari dewan.
Kepada media Hariyanto menjelaskan, opsi hearing dengan dewan ini dilakukan sebagai upaya untuk membuka secara transparan bagaimana mekanisme proyek Oplah yang ada dilapangan. Termasuk dugaan-dugaan permainan didalamnya.
“Saya sudah berkirim surat kepada DPRD untuk melakukan hearing, dan kami masih menunggu kapan diagendakan,” ujarnya.
“Informasinya hari ini akan diagendakan hearing, makanya saya tunggu,”sambungnya.
Sementara itu Ahmad Halim, ketua DPRD Jember saat ditanya media terkait rencana permohonan hearing masalah transparansi publik menyangkut program Oplah pada Minggu 18/1/2026 menyatakan bahwa surat disposisi ya sudah dikirim ke komisi B, komisi yang membidangi pertanian. “Sepertinya sudah tak disposisikan ke komisi B ,”jawabnya singkat.
Untuk memastikan lagi, dirinya akan mencari tahu sampai dimana surat pengaduan tersebut prosesnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya ,Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Pertanian bersumber dari APBN 2025 di kecamatan Bangsal di pertanyakan warga, pasalnya proses pembangunan penunjang program ketahanan pangan bantuan dari pemerintah pusat tersebut tidak jelas keperuntukannya.
Proyek pembangunan yang seharusnya difungsikan untuk meningkatan ketahanan pangan, dialihkan ke saluran pendairan di lahan tebu. (kik)
Diduga Tak Transparan, Ada Apa Dengan Pembangunan Oplah Pertanian Karanganyar?
