JEMBER – IndonesiaPos
Sejumlah rekanan pengadaan barang dan jasa Jember terlihat mulai memasukkan company profil perusahaan mereka ke sejumlah OPD yang ada, seperti DPU BIna marga dan Sumber daya Air (BMSDA), Cipta karya dan beberapa OPD lainnya.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak ketinggalan “kereta” dengan proses paket penunjukan langsung oleh sejumlah OPD.
Terakhir ini, dari informasi yang berkembang dikalangan rekanan Jember menyebutkan, penunjukan langsung diindikasikan akan dikelola oleh sekelompok orang disekitar kekuasaan.
Pembinaan forum masyarakat jasa konstruksi (Formasi) Jember, Agus Tono kepada media menjelaskan, ada kekhawatiran rekanan, terutama mereka yang telah lama bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa akan sulit mendapatkan paket pekerjaan mengingat santer informasi adanya dugaan permainan “orang dalam” yang mengkondisikan pembagian paket tersebut.
“Agar tidak ketinggalan gerbong, saya melihat sejumlah teman rekan mulai memasukkan dokumen company profil mereka,”terangnya.
Hal ini wajar lanjutnya, ngingat dari informasi yang beredar sebelumnya, banyak perusahaan baru yang bermunculan. ” Ibaratnya seperti jamur tumbuh dimusim penghujan. Bila tidak dicarikan solusinya, tidak menutup kemungkinan rekanan lama yang tidak terafilitrasi dengan lingkaran penguasa akan tersingkir,”tambahnya.
Karena itu dirinya meminta kepada kepala OPD maupun Panitia pengadaan barang dan jasa untuk lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tupoksinya mengelola anggaran, termasuk dalam pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa.
Seperti pemberitaan sebelumnya,muncul rumor tak sedap kini ramai dibicarakan masyarakat, terutama pelaku usaha pengadaan barang dan jasa di Jember. Ada dugaan rencana pengaturan proyek. Hal ini terlihat dari banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan baru penyedia barang dan jasa di Jember .
Salah seorang ketua Asosiasi pengadaan barang dan jasa Jember kepada media beberapa waktu lalu membenarkan bahwa beberapa bulan terakhir memang banyak perusahaan yang mendaftarkan diri untuk pembuatan SKK sebagai syarat penerbitan SBU.
‘Persyaratan SKk jenjang 6 sekarang diperlonggar sama pusat,Tidak harus ijasah D3 Sipil. Cukup s1 non sipil dengan minim lulus 7 tahun,”pungkasnya.(kik)
