JEMBER, IndonesiaPos
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPC PDI-Perjungan Arif Wibowo yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR-RI dalam menyikapi pemasangan foto bupati dan wakil bupati di beberapa barang bantuan termasuk beras dari pusat diatas karung beras bantuan Pemerintah Pusat untuk korban Pandemi Covid-19 yang sempat ramai diberitakan media beberapa hari lalu.
Seperti diketahui, Jember mendapatkan jatah 100 ton beras bantuan pemerintah pusat, dimana beras bantuan tersebut adalah Cadangan Beras Pemerintah Pusat berasal dari dana APBN yang akan didistribusikan kepada warga masyarakat dalam Penanganan Covid-19, tetapi oleh Bupati Faida diperintahkan untuk dibranding dengan foto dirinya.
Kebijakan memasang foto Faida tersebut dinilai sebagai kebijakan yang salah. “Perilaku yang tidak Etis” ujar Arif pada IndonesiaPos pada Rabu dinihari melalui saluran telpon.
“Mempersonifikasi kebijakan. Itu cermin perilaku pemimpin yang otoriter. Kalau paham Undang2, maka seorang person Bupati, dia tahu, kapan melakukan dirinya sebagai person dan kapan sebagai lembaga” sambung Arif
BACA JUGA : DPRD Jember Sidak Gudang Bulog, Check Beras Berlogo Bupati dan Wabup
Lebih lanjut menurut Arif, jika memang ingin menunjukkan bahwa bantuan tersebut dilakukan oleh pemkab Jember meskipun angggarannya dari pusat, logo pemerintahan kabupaten Jember sudah cukup beserta logo DPRD Jember sebagai keterwakilan pemerintahan kabupaten Jember.
” Perlu kita tahu bahwa pemerintah kabupaten itu mencakup Bupati dan DPRD, “terangnya.
Jadi tidak etis kalau ternyata yang sering muncul gambarnya bupati, sebab dia berencana maju dalam pilkada mendatang. ” jika diasudah ditetapkan sebagai calon, maka unsur pidananya masuk, “lanjutnya.
Senada dengan Arif, ketua Bawaslu Jember, Thobroni saat disinggung oleh pansus DPRD masalah tindakan bupati Faida yang memasang gambarnya dengan wabup diberas bantuan pusat menurutnya masih dalam pendalaman.
” Kita sudah dapat masukan terkait persoalan tersebut, dan kini masih kita dalami, “ungkapnya. (Kus)
