JEMBER – IndonesiaPos
Sejumlah pelaku usaha di Jember mengaku kesulitan ekonomi, pasalnya hingga kini belum ada satupun kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mereka kerjakan.
Bukan saja mereka, para kuli bangunan dan toko bangunan pun merasakan dampak belum dimulainya pekerjaan pembangunan di Jember. Otomatis hal ini memperparah kondisi Jember yang dalam waktu dekat menggelar pilkada serentak 2024-2029 mendatang.
Pak S, salah seorang tukang bangunan yang biasa dipekerjakan melaksakan pembangunan disejumlah proyek Dinas mengaku kesusahan perekonomian sekarang ini. Padahal ia harus menghidupi anak dan istrinya.
“Sudah 5 bulan saya menganggur, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya mengandalkan toko tetangga. Itupun masih hutang ,”terangnya.
“Saya pernah tanya kepada juragan saya kapan proyek mulai, menurut juragan saya masih menunggu,karena dinasnya masih dilaporkan. Entah sampai kapan saya bingung ini,”turunya dengan wajah memelas
Belum adanya kegiatan pembangunan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut salah seorang kepala OPD yang tidak mau disebut namanya menjelaskan, salah satu faktornya dikarenakan kesulitan mencari pejabat pengadaan, meski sebagian besar dari mereka telah mengantongi sertifikat kompetensi dari LKPP.
“Kita sudah meminta kepada sejumlah ASN yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk ditunjuk menjadi pejabat pengadaan,namun mereka banyak yang menolak,”tuturnya
Sebagian besar dari mereka menolak menjadi pejabat pengadaan menurut sumber dikarenakan faktor psikologis dengan banyaknya pelaporan ke APH.
“Mereka merasa khawatir ditunjuk sebagai pejabat pengadaan karena banyak ASN yang dipanggil APH meskipun dalam laporannya tidak jelas apa persoalannya,”tambah sumber.
“Istilahnya membangun narasi tanpa bukti,namun anehnya tetap saja ada pemanggilan kepada mereka,”ungkapnya.
Karena inilah maka sebagian besar dari mereka yang malas untuk menjadi pejabat pengadaan. “Menurut mereka Kondisinya sekarang kacau. Bukan ada keinginan membangun Jember, namun terkesan justru memperkeruh suasana Jember,”sambungnya.
Maraknya pelaporan ke APH di kabupaten Jember dari informasi yang berhasil dihimpun media terkesan “dipaksakan”, karena data yang disampaikan tidak lengkap. Banyak pelapor yang justru diminta menyerahkan data untuk ditindak lanjuti sebagai hasil penyidikan.(Kik)
