JAKARTA – IndonesiaPos
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengungkapkan keprihatinannya terkait laporan salah satu LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan penggelembungan biaya dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurutnya, hal itu berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional.
“Badan Pangan Nasional yang baru seumur jagung sudah diterpa isu yang menyangkut ketahanan pangan kita. Ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga seluruh masyarakat,” ujar Slamet dalam keteranganya, Senin (15/7/2024).
Sebagaimana diketahui, LSM yang melaporkan kasus ini ke KPK mengungkap adanya indikasi mark up dalam proses impor beras yang dilakukan oleh Bulog dan Bapanas.
Tindakan korupsi dapat merugikan keuangan negara dan para petani lokal yang semakin tersudut oleh masuknya beras impor dengan harga yang tidak wajar.
Menanggapi laporan tersebut, Slamet menyatakan ini menjadi momen penting bagi pemerintah yang baru akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang berfungsi utama dalam ketahanan pangan.
“Ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah yang baru nanti akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang notabene menjadi fungsi utama untuk ketahanan pangan kita. Penegakan integritas dan transparansi di lembaga ini sangat penting,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI, sambung Slamet, yang memiliki wewenang dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan akan memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.
“Paling tidak isu sumir ini memberikan penilaian bahwa betapa lembaga yang baru dibentuk juga memberikan keprihatinan kita tersendiri terkait dengan isu korupsi,” imbuhnya.
Slamet berharap agar KPK dan pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan mark up impor beras dan memastikan bahwa Bulog serta Bapanas dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.
“Kita harus benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat kita,” tandasnya.
