<

BNPB Dorong Keterlibatan Pentaheliks dan Masyarakat Hadapi Bencana

PAMEKASAN,IndonesiaPos

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong keterlibatan dan sinergi pentaheliks dalam menghadapi bencana.

Pentaheliks tersebut terdiri atas pemerintah, akademisi atau pakar, lembaga usaha, masyarakat atau komunitas dan peran media.

Selain itu, Peran masyarakat ataupun komunitas sangat penting dalam membantu percepatan penanganan. Sebab komunitas dapat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan bencana yang efektif dan cepat.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menyampaikan, BNPB bersama Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyusun buku yang berjudul “Buku Renungan Kebencanaan” versi Agama Katolik.

“Semua Komponen dalam Pentaheliks harus Siap siaga dalam kebencanaan. Sinergi dan  keselarasan melalui potensi masing-masing harus dioptimalkan dalam pengurangan resiko bencana nantinya,” ujarnya pada media di Surabaya, Rabu, (28/10/2020)Petang.

Sebelumnya, juga Deputi Pencegahan BNPB ini membuka acara lain selama 2 hari, mulai 26 Oktober – 27 Oktober 2020. Itu untuk melakukan, Inisiasi Pembentukan dan Pengelolaan Forum Pengurangan Resiko Bencana di Jawa Timur.

Tak pelak ratusan organisasi pegiat kebencanaan hadir di Hotel Grand Mercure, jalan Raya Darmo Surabaya, Jawa Timur. Baik, dari organisasi FPRB Kabupaten dan Kota, Hingga jajaran BPBD se Jatim. Juga nampak hadir pula, FRPB Pamekasan yang juga siap membentuk dan berperan dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana di Bumi Gerbang Salam nantinya.

Secara khusus sebagai pembicara kunci, Prof. Syamsul Maarif, menekankan pentingnya peran Forum PRB tersebut. Secara potensi anggota melalui Forum itu, dapat menjadi konseptor dalam pencegahan kebencanaan di seluruh pelosok Jawa Timur.

Selain adanya kewajiban dari setiap Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya manusia melalui forum ini dalam meningkatkan indeks pengurangan resiko. Terutama, untuk membuat rencana kontijensi, dan kemudian bisa diolah menjadi rencana operasi saat ada tanggap darurat di wilayah tersebut.

“Nantinya, FPRB di Jawa Timur bisa berkembang hingga ke setiap Kabupaten dan Kota. Sehingga, fungsi konseptor dalam penanggulangan bencana akan lebih massif dan merata. Baik di Tapal Kuda, Matramanan, maupun Madura ,” ungkap mantan Kepala BNPB pertama ini.(hen)

BERITA TERKINI