BONDOWOSO, Indonesiapos.co.id
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatimm) meminta seluruh Desa di Bondowoso untuk memaksilkan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0. Karena, aplikasi yang dikembangkan BPKP, ini diperuntukkan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara komputerisasi.
Hal itu disampaikan Direktur Pengawalan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP Jatim, Djoko Prihardono dalam Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes 2.0 di Bondowoso, Kamis (5/12/2019) di Pendapa Bupati setempat.
”Jadi, Aplikasi Sikeudes 2.0, ini untuk memudahkan Desa dalam pembuatan Peraturan Anggaran Pendapatan Belanjan Desa (APBDes) dan pengwujudan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin,” kata Djoko.
BPKP Jatim, menurut dia, sangat mengapresiasi 209 Desa di Bondowoso yang sudah seratus persen menggunakan aplikasi Siskeudes 2.0. Sedangkan, untuk seluruh Desa di Jatim, telah mencapai 97.55 persen Desa menggunakan aplikasi ini.
”Dua persen sekian yang belum menggunakan apliklasi Siskeudes 2.0, karena beberapa kendala. Untuk di Bondowoso, saya sangat apresiasi, karena sudah seratus persen menggunakan aplikasi Siskeudes 2.0 ini,” ujarnya.
Sementara Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin menjelaskan, pengelolaan keuangan desa di 209 Desa di Bondowoso sudah menerapkan aplikasi Siskudes 2.0 dengan baik. Ini terwujud, berkat dukungan semua aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) dan tim Pendamping Desa yang mengawal dan membina Desa.
”Selain itu, tidak kalah pentingnya peran BPKP yang mengembangkan Aplikasi Siskeudes 2.0 yang user friendly, sehingga mudah dioperasikan oleh Aparatur Pemdes di Bondowoso,” jelasnya.
Orang nomor satu Pemkab Bondowoso,itu berharap penerapan aplikasi Siskeudes 2.0 lebih meningkatkan dan memantapkan pengetahuan para aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, terwujud good village governance pada seluruh Desa di Bondowoso.
”Untuk itu, saya minta seluruh kepala desa di Bondowoso untuk menggunakan Dana Desa (DD) sebaik-baiknya dan sesuai aturan untuk kesejahteraan masyarakat Desa,” harapnya.
Workshop yang digelar BPKP Jatim bareng Pemkab Bondowoso, ini dihadiri pejabat Forkopimda. Hadir pula, Kepala DPMD Abdurrahman, Kepala Inspektorat Wahyudi T, seluruh Kades di Bondowoso, dan perwakilan instansi terkait. (ido).
