Bupati Situbondo, Karna Suswandi saat dilakukan pendataan keluarga 2021
SITUBONDO, IndonesiaPos
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Situbondo Jawa Timur hari ini mulai melakukan pendataan keluarga 2021 (PK21), Kamis (1/4/2021).
Kali ini petugas pendataan keluarga, melakukan pendataan pertama terhadap Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.
Menurut kepala DPPKB Situbondo, Imam Gazali, pendataan keluarga tersebut dilakukan secara nasional mulai 1 April hingga tanggal 31 Mei 2021.
“Pendataan keluarga ini dilakukan secara nasional. Tadi pagi pendataan keluarga diawali dari Bupati dan Wakil Bupati,”kata Imam kepada sejumlah awak media
Imam Gazali juga menjelaskan, bahwa ada 1. 665 tenaga pendata yang dikerahkan untuk melakukan pendataan keluarga. Mereka akan mendata 246. 600 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 132 Desa dan empat Kelurahan di Kabupaten Situbondo.
Untuk pertama kalinya, lanjutnya, pendataan keluarga ini menggunakan smartphone yang dinilai akan lebih efektif dan akurat, karena pengisian data tidak bisa berlanjut ke halaman berikutnya kalau pengisian data di halaman sebelumnya salah atau kurang lengkap.
Dijelaskan juga, bahwa di Kabupaten Situbondo hanya ada dua Desa di Kecamatan Arjasa yang tidak bisa dilakukan pendataan langsung menggunakan smartphone karena di dua desa tersebut masih kesulitan signal. Hingga para petugas harus melakukan pengisian data secara manual dengan menggunakan formulir.
“Masing-masing petugas akan mendata 150 KK. Untuk pengisian data manual di dua desa, nanti input datanya ke server nasional tetap menggunakan smartphone. Kelemahannya, kalau ada kesalahan data petugas harus kembali mendatangi warga yang bersangkutan. Selama 1×24 jam data pasti sudah masuk server dan mudahan-mudahan tidak ada trouble di lapangan,”pungkasnya.
Semenetara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, meminta terhadap 1.665 petugas pendata agar benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan turun langsung secara door to door. Sebab, kebijakan perencanaan nasional yang akan diambil dan dilakukan oleh pemerintah akan sangat bergantung dengan hasil pendataan keluarga yang saat ini sedang dilaksanakan secara serentak.
“Untuk memastikan, nanti saya juga akan turun dan akan saya tanyakan ke masyarakat apa benar sudah didatangi oleh petugas apa sudah dilakukan pendataan keluarga. Karena, kesalahan kebijakan pemerintah itu berawal dari kesalahan data. Jangan sampai program pembangunan nantinya salah sasaran,” katanya.
Tak hanya itu, Bung Karna sapaan akrab Bupati Situbondo ini juga meminta kepada para petugas pendata untuk mendata jumlah balita yang mengalami stunting serta rumah tidak layak huni (RTLH). Sebab, saat ini masalah balita stunting itu menjadi atensi Presiden. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun kedepan pemerintah menargetkan penurunan angka balita stunting sebesar 14 persen
“Kalau pendataan ini benar-benar faktual dan valid, maka masalah kemiskinan, stunting dan RTLH akan cepat teratasi. Mohon bantuannya ya, lakukan pendataan dengan baik dan benar,”pintanya.(gik)
