IndonesiaPos
Desakan pencopotan sekda Syaifullah terus mengalir, dan tak bisa di elakkan, sehingga menjadi bom waktu bagi pemerintahan Bupati Salwa Arifin.
Muncul ribuan masyarakat yang berdemo di depan kantor Bupati Bondowoso sebagai bukti bahwa rakyat Bondowoso menghendaki Syaifullah di copot dari jabatanya sebagai Sekda Bondowoso.
Ribuan masyarakat yang turun ke jalan bukan tidak punya alasan. Atau bukan hanya sekdar retorika politik semata. Namun, hal itu merupakan bentuk antipati terhadap Syaifullah sebagai Sekda, karena selama dia menjabat bukan membantu Bupati dan wakil Bupati, malah terkesan mau menghancurkan reputasi KH Salwa Arifin sebagai pemimpin Bondowoso.
Ambisi Syaifullah ingin menjadi Sekda Bondowoso sudah terlihat sejak awal. Pada saat itu dia mendatangi kantor BKD, mendesak BKD agar segara dibuatkan surat keputusan (SK) Sekda dari Bupati. Bahkan, karena tidak segera dibuatkan SK, dia sempat mengancam pejabat BKD.
Nah, ancaman itu sudah melebihi kewenangan Bupati. Bahkan tidak jarang ancaman itu dilontarkan dihadapan para pejabat yang lain, sehingga pola tingkah laku Syaifullah tidak seperti seorang pejabat utama, malah mencerminkan seorang preman pasar.
Setelah dia dilantik menjadi Sekda Bondowoso, Syaifullah bukan merubah sikapnya, malah membabi buta. Apalagi setelah kepala BKD mengundurkan diri kemudian diganti Plt kepala BKD. Sikap dan prilakukan lebih tak terkontrol, semua kebijakan Bupati dilangkahi, sehingga ada kalimat “Sekda Rasa Bupati” .
Selama ini Bupati sepertinya menjaga jarak Wakil Bupati, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Bupati tak pernah dimusyawarahkan dengan Wakil Bupati. Padahal, Bupati dan Wakil Bupati satu paket. Dan hal ini dijadikan kesempatan oleh Sekda untuk menjauhkan Bupati dengan Wakil Bupati.
Mungkin itu bagian dari strategi Sekda untuk menumpang kebijakannya lewat tangan Bupati. Menggunakan aji mumpun, “Sekda Rasa Bupati”. Sehingga kegaduhan ditingkat ASN, DPRD dan masyarakat semakin menjadi jadi.
Kegaduhan dan keributan tidak bisa direda, hingga kemudian Bupati di demo oleh ratusan kepala desa di Bondowoso, yang dipicu bahwa pemerintahan desa bukan bagian dari pemerintah.
Tidak hanya itu, proses promosi jabatan lebih tidak terkontrol, banyak pejabat ASN yang dilantik tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga memancing emosi anggota DPRD yang merupakan representasi rakyat Bondowoso, hingga muncul hak interpelasi terhadap Bupati Bondowoso, yang pada akhirnya DPRD merekomendasikan Bupati untuk memberikan sanksi berat (Pencopotan) terhadap Syaifullah.
Puncaknya, hari Kamis (16/1/2020) Bupati Bondowoso di demo oleh rakyatnya, agar segera mencopot Syaifullah dari jabatannya. Ini sebagai bukti bahwa masyarakat tidak ingin Bupati selalu dikesampingkan, dan masyarakat ingin Bugapati membangun Bondowoso sesuai dengan janjinya pada saat kampanye. Masyarakat tidak ingin membangun kegaduhan yang dipicu oleh Syaifullah.
Namun, jika Bupati tidak segera mengambil sikap untuk mencopot Syaifullah dari Sekda, bisa dipastikan situasi Bondowoso tidak akan pernah kondusif. Permasalahan akan selalu muncul dan terus muncul, sementara DPRD sebagai wakil rakyat juga tidak akan tinggal diam. DPRD akan terus menggunakan haknya untuk mengawasi Bupati lebih tegas. (Editorial ; IndonesiaPos)
