JAKARTA — IndonesiaPos
Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, termasuk jalan nasional, dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini diambil untuk memastikan konektivitas wilayah hingga ke kampung tetap terjaga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Edwin menjelaskan, Pemkab Kubar bersama DPRD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur guna meminta izin agar pemerintah daerah dapat ikut berkontribusi dalam percepatan perbaikan jalan nasional dan provinsi.
“Kami ingin melalui dukungan APBD Kubar, perbaikan infrastruktur jalan dapat lebih difokuskan hingga menjangkau wilayah kampung,” ujarnya dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan RKPD 2027 di gedung ATJ, Kantor Bupati Kubar, Rabu kemarin (1/4/2026).
Meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, Bupati memastikan hal itu tidak mengurangi semangat pembangunan.
“Efisiensi ini tidak menurunkan semangat kita. Justru menjadi momentum untuk semakin bijak dalam menggunakan anggaran serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” katanya.
Bupati menambahkan untuk jalan kabupaten, sekitar 40 persen belanja infrastruktur tetap dialokasikan guna peningkatan kualitas jalan secara bertahap.
Di sisi lain, Pemkab Kubar mengambil langkah konkret dengan memutuskan melakukan pengecoran jalan nasional pada ruas Simpang Raya hingga Mentiwan menggunakan APBD. Kebijakan ini diambil karena kondisi jalan yang terus rusak meski sering direhabilitasi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kubar, Philip, menegaskan pemerintah daerah tidak bisa terus menunggu penanganan dari BBPJN. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan kelancaran distribusi ekonomi menjadi prioritas utama.
“Kami mulai kerjakan tahun ini. Kalau hanya menunggu rehabilitasi aspal, jalan akan cepat rusak lagi karena beban kendaraan berat seperti truk CPO,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkab telah menyusun rencana jangka menengah dengan target pengecoran bertahap mulai 2026 hingga tembus Mentiwan pada 2028.
“Seperti ruas Simpang Raya hingga Sekolaq Darat menjadi prioritas awal perbaikan dengan metode rigid beton agar lebih tahan terhadap beban berat,”tegasnya.
“Setelah peningkatan kualitas jalan selesai, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada BBPJN untuk dikelola sebagai jalan nasional,”imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, membenarkan adanya koordinasi dengan Pemkab Kubar. Ia menyebut sebagian penanganan memang kemungkinan dilakukan oleh pemerintah daerah, sementara BBPJN fokus pada proyek strategis lain yang dibiayai melalui skema SBSN.
“Kami lakukan penanganan bertahap. Secara keseluruhan sudah ada pekerjaan, meski belum menyeluruh,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Kubar berharap perbaikan infrastruktur jalan tidak lagi bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap konektivitas, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok kampung. (Daniel)
Bupati Frederick Edwin Terima Penghargaan PWI Saat HUT ke-80
