PAMEKASAN, IndonesiaPos
Sejumlah aktivis kembali melakukan aksi unjuk rasa Kantor Bupati Pamekasan, menyoalkan beberapa program pemerintah yang dinilai banyak bermasalah dan tidak jelas. Salah satunya BLT Buruh Tani dan Pabrik Rokok lokal dimasa PPKM. Rabu (28/07/2021).
Sebanyak 24 LSM yang tergabung dalam MABES NGO Pamekasan mengungkap BLT Buruh pabrik rokok dan buruh tani tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur hanya diberi harapan palsu.
Salah satu Orator aksi, mengungkapkan, banyak masyarakat yang masih bergantung pada uluran tangan dari Pemkab termasuk soal dana DBHC HT yang begitu besar di tahun 2O21, yang besarannya sekitar Rp 64,5 M.
Namun Dana DBHCHT tersebut belum di rasa manfaatnya oleh masyrakat, sehingga Pemkab dianggap lalai dalam mengatasi bencana kemanusiaan di masa PPKM yang menyengsarakan Rakyat.
“Jika bantuan yang akan direalisasikan untuk para buruh rokok dan petani serta pembangunan KIHT melanggar aturan dan merugikan kami, sebagaimana surat yang akan kami ajukan” teriak President Mabes NGO Zaini Wer Wer. Rabu, (28/7/2021) siang.
Di tempat yang sama M.Tosan menuntut Pemkab Pamekasan agar Rumah Sakit yang tidak menerima pasien Covid-19, Ibu hamil yang meninggal maka harus di cabut ijinnya.
Sementara itu Abdus Marhaen menyampaikan kalau menambah persoalan deretan panjang yang nampaknya banyak yang janggal di Pamekasan. Dan hati nuraninya telah mati dan tidak becus menangani Persolan Musibah kemanusiaan.
Dan kami akan terus kawal persolan persolan itu, dan menuntut pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana yang di alihkan untuk program penanggulangan dampak Covid-19 (refocusing),”pungkasnya.( andi )
