JAKARTA, IndonesiaPos
Terkait klaim China atas laut Natuna, membuat situasi memanas. Sejumlah pejabat melakukan rapat tingkat menteri untuk membahas koordinasi kasus Natuna di Kemenkopolhukam, Jumat (3/1/2020) siang.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu, dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Bakamla A Taufiq, dan Kabaharkam dan Kasal.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Tiongkok telah melanggar zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Hal itu dikatakan Retno usai rapat dengan beberapa kementerian karena banyak kapal Tiongkok masuk ke wilayah perairan Natuna.
“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. Dalam rapat tersebut kita menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah ZEE Indonesia,” kata Retno di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Wilayah ZEE Indonesia, kata Retno, sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). “Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno.
Pemerintah Indonesia dipastikannya pula, tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. “Klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.
Sementara itu, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto
angkat bicara terkait pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia yang
dilakukan Cina/Tiongkok di perairan Natuna. Prabowo mengemukakan sikap
pertahanan Indonesia dalam menghadapi Cina usai melakukan rapat koordinasi
bersama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
“Saya secara berkala koordinasi sama Menko-Menko, Menko Ekonomi, Menko Polhukam, ke Pak Luhut juga. Kerja sama harus baik,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku telah membahas sejumlah hal dengan Luhut, termasuk soal klaim China atas perairan Natuna. Namun, mantan Danjend Kopasus ini menegaskan pemerintah akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.
Pangkogabwilhan I Kerahkan 6 KRI Dan 600 Pasukan Siap Tempur
Ditempat berbeda, Panglima Gabungan Komando Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI. Yudo Margono, saat menjadi inspektur upacara pada apel gelar pasukan Operasi Siaga Tempur Laut Natuna, di Faslabuh TNI AL Selat Lampa.Jum’at (3/1/2020).
Dijelaskan, keberadaan kapal asing tersebut terdeteksi pada radius 130 mill. Hal ini jelas melanggar kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Pelanggaran ini jelas tidak boleh kita biarkan, kita harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan laut Indonesia,” kata Laksdya TNI Yudo Margono.
Oleh karena itu, kondisi inilah maka operasi siaga tempur Laut Natuna dilaksanakan, dengan mengerahkan berbagai unsur kekuatan darat,laut dan udara. Dalam hal ini TNI AL mengerahkan 6 KRI guna menghalau dan menjaga Kedaulatan Indonesia di wilayah Perairan Laut Natuna utara.
“Hari ini dua KRI kita siagakan yaitu KRI Tjiptadi dan KRI Teuku Umar, besok akan bergabung tiga lagi, dan hari ini satu bergerak dari Surabaya jadi totalnya ada 6 KRI dengan 600 personel operasi siaga tempur yang kita turunkan,” ujarnya.
Selain armada KRI sebagai kekuatan maritim di laut, TNI juga mengerahkan 1 pesawat intai maritim dan 1 Boeing, serta 600 pasukan tempur.
